Jakarta – Polemik menghilangnya fungsi non-hunian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (rusun), khususnya di dalam Pasal 50 memasuki babak akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun bertentangan dengan UUD 1945. “Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran […]

Jakarta –  Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong pembentuk undang-undang (UU) segara menyusun aturan mengenai rumah susun (rusun) bukan hunian di Indonesia. “Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk dapat segera menyusun undang-undang maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan rumah susun yang memiliki fungsi bukan hunian di Indonesia,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam pembacaan […]

Jakarta – Pemilik unit kondominium hotel (kondotel) mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Permohonan dengan registrasi perkara Nomor: 62/PUU-XX/2022 ini mengklaim penerapan UU Rusun menabrak hak konstitusi para pemohon. “Kondotel memiliki konsep kepemilikan yang sama dengan rusun yakni bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian […]

Jakarta – Pemerintah harus menerbitkan kebijakan yang mendukung terciptanya akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal. Untuk itu, perlu adanya rumusan konsensus pembiayaan mikro perumahan bagi kelompok MBR informal. “Hambatan terbesar dalam program pembiayaan perumahan MBR informal adalah database by name by address kelompok tersebut,” ungkap Ketua Umum The HUD Institute, […]

Jakarta – Undang-undang No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, khususnya di dalam Pasal 50 hanya menyebutkan fungsi hunian dan campuran, serta tidak menyebutkan adanya fungsi non-hunian. Salah satu alternatif mengembalikan fungsi non-hunian rusun adalah dengan melakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut. “Saya menganggap bahwa Pasal 50 UU No.20/2011 kalau kita kaji secara konstitusional itu bertentangan […]

Jakarta – Menghilangnya fungsi non-hunian di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, khususnya di dalam Pasal 50 menimbulkan polemik. Meski di dalam penjelasannya mengatur di dalam fungsi campurannya. Tetapi, kenyataanya di dalam pasal atau batang tubuh UU No. 20/2011, khususnya di Pasal 50 menimbulkan problematika dan keresahan bagi para pelaku rumah susun. “Hemat […]

Jakarta – Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak 2 November 2020 memberikan dampak pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Setidaknya ada 10 pasal dalam UU Rusun yang terdampak UUCK. “Pasal-pasal yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dari Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, misalnya Pasal 16 ayat 2 […]