Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan layanan infrastruktur jalan dan jembatan, baik jalan tol maupun jalan nasional untuk mendukung jalur logistik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pada awal tahun 2021, dua ruas tol baru segera dimulai pembangunannya yakni Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi 6B dan Jalan Tol Ancol Timur–Pluit […]

Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta melalui webinar bertajuk “Peran Perencana Kota dalam Mendukung Implementasi UU CK di Jakarta”, pada hari Selasa, 22 Desember 2020, mengemukakan sejumlah harapan perencana kota maupun pengembang dalam implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hadir dalam diskusi ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad […]

Jakarta – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Nusa Tenggara Timur (NTT) berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk meninjau ulang besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi. Bobby Thinung Pitoby, Ketua DPD REI NTT mengatakan penurunan BPHTB akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki […]

Jakarta – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Nusa Tenggara Timur menargetkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3.500 unit tahun depan. Angka ini melampaui realisasi pembangunan hunian MBR di NTT pada 2020 yakni 2.000 unit rumah. Ketua DPD REI NTT Bobby Thinung Pitoby mengatakan, asosiasi akan berupaya mengejar ketertinggalan […]

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dapat menghadirkan investasi ke daerah. “Pemprov DKI Jakarta berharap dengan diberlakukannya UU CK, kedepan kita dapat dengan lebih mudah untuk menangkap investasi. Investor juga dapat lebih mudah untuk mengajukan penerbitan perizinan berusaha. Tidak hanya itu, UU […]

Lombok – Bank NTB Syariah siap melayani pengajuan akad kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bahkan, pada awal tahun 2021, Bank NTB Syariah diperkirakan bakal menyalurkan hingga 1.000 unit rumah bersubsidi. “Alhamdulillah Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank penyalur KPR subsidi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng), di Banjarmasin, Kamis, 17 Desember 2020. Nota kesepahaman ini ditempuh demi memastikan ketersediaan infrastruktur listrik di proyek perumahan yang dibangun anggota REI Kalsel. […]

Pilkada langsung serentak 9 Desember 2020 diharapkan dapat menghasilkan eksekutif yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian isu yang diangkat pada artikel pertama dari dua tulisan bersambung yang dapat disimak pada link: www.industriproperti.com/headline/begini-harapan-rei-dalam-pilkada-2020/. Tulisan di bawah ini adalah sambungan dari artikel tersebut. Jakarta – Reformasi birokrasi serta upaya perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi sekelumit harapan dunia […]

Pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sedang digelar di 270 wilayah di Indonesia. Apa harapan pelaku usaha sektor properti terhadap para kepala daerah yang nantinya akan memimpin untuk periode lima tahun mendatang? Ini adalah artikel pertama dari dua tulisan bersambung yang akan mengulas dari beragam sudut pandang. Selamat membaca. Jakarta – Hari ini, Rabu, […]

JAKARTA – Salah satu poin penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law Ciptaker adalah menyangkut penyelenggaraan tata ruang khususnya yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Banyak kritik jika kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang bakal terkikis. UUCK dituding menghapus sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota […]