Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merelaksasi aturan kebijakan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi untuk calon debitur berstatus pekerja kontrak. Pelonggaran aturan berupa penghapusan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bertujuan menggenjot penyaluran KPR Bersubsidi dari bank pelat merah. “Informasi yang kami terima, Bank BTN memberikan pelonggaran aturan relaksasi akad KPR Bersubsidi untuk […]

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan properti residensial sepanjang 2020 anjlok 20,59 persen daripada tahun 2019. Penurunan ini masih lebih rendah ketimbang triwulan III-2020, yakni sebesar 30,93 persen secara tahunan (year on year/yoy). “Penurunan penjualan properti residensial terjadi pada seluruh tipe rumah,” kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono Bank Indonesia dalam keterangan resmi yang […]

Jakarta – Pemerintah dipastikan akan terus melanjutkan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di provinsi Kalimantan Timur. Bappenas memperikirakan dari total pembiayaan proyek IKN sebesar Rp 466 triliun, pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) akan mencapai 54,6% atau Rp 254 triliun. Adapun pembiayaan IKN melalui APBN porsinya hanya 19,2% atau Rp 89,472 triliun […]

Pengembang hunian bersubsidi harus melek teknologi digital jika tidak ingin ketinggalan kereta. Pengajuan pembiayaan rumah subsidi kini mengandalkan sistem aplikasi terkomputerisasi besutan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP). Guna mengedukasi para pengembang, berikut ini industriproperti.com menyajikan serial liputan tentang pola alur pembelian rumah subsidi mulai dari aplikasi SiKasep, SiKumbang, hingga nanti pemberlakuan SiPetruk. […]

Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1 triliun di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Penempatan dana tahun 2021 bertujuan mendukung pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Bank BUMD. “Pemprov Jabar akan melakukan penandatanganan […]

Jakarta – Pengembang optimistis tahun 2021 akan lebih cerah daripada tahun lalu. Sejumlah indikator menyebut bahwa kontraksi perekonomian sudah mulai kendur, seiring bergulirnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama di sektor perumahan. “Dengan adanya Program PEN, alokasi anggaran untuk rumah bersubsidi tahun ini juga jauh lebih besar daripada tahun lalu. Kami berharap program itu dapat […]

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengimbau agar pelaku usaha pembangunan perumahan di wilayah Bumi Tambun Bungai agar bergabung dengan asosiasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI). Hal ini untuk alasan tertib administratif serta memudahkan pengawasan yang harus diterapkan terhadap pelaku usaha pembangunan perumahan. “Diharapkan kepada pengembang yang belum terdaftar sebagai anggota asosiasi agar […]

Jakarta – Guna pemberdayaan masyarakat tidak berpenghasilan dan mengurangi kekumuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) sebagai tempat tinggal sementara yang layak. Pembangunan hunian vertikal sekaligus tempat pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif hasil kolaborasi Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial (Kemensos). “Rusun dapat menjadi tempat pemberdayaan masyarakat tidak […]

 Jakarta – Presiden Joko Widodo kecewa terhadap kinerja para pembantunya di Kabinet yang bertugas menyusun aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Pasalnya, seluruh aturan turunan yang melengkapi UU CK seharusnya rampung pada 1 Februari 2021 kemarin. “Ketika pemerintah ingin menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan RPerpres (Rancangan Peraturan Presiden) […]

Jakarta – Aturan penerbitan sertipikat elektronik dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dari sisi hukum dianggap masih lemah. Sebaiknya, aturan ini tertuang dalam beleid yang levelnya lebih tinggi, yaitu minimal Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang (UU). “Ide hukumnya bagus. Namun formula materi muatan tidak memadai dengan Peraturan Menteri ATR. Minimal PP karenanya kontennya hak atas […]