Kupas Tuntas Isu Kota, Begini Gagasan Capres 2024 Soal Perkotaan

Jakarta – Kota menjadi pusat peradaban, inovasi, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Kondisi tersebut membuat kota mimiliki peran vital sebagai penggerak perekonomian nasional. Saat ini, kota berkontribusi terhadap 60% PDB Indonesia.
“Namun jika melihat peran kota yang begitu vital terhadap ekonomi, namun ini sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan dasar bagi warganya,” kata Co-founder Stravenues, Pradamas Gifarry dalam Webinar Urban Dialogue 2023 #9 bertema “Kupas Tuntas Isu Kota: Menakar Janji Capres untuk Kehidupan Warga Kota” pada MInggu, 17 Desember 2023.
Perkotaan masih menghadapi sejumlah masalah klasik dengan fakta bahwa tingginya jumlah penduduk dan kontribusinya terhadap PDB tidak sebanding dengan pemenuhan hak hidup. Krisis hunian, kemacetan, ketimpangan sosial, memburuknya kualitas lingkungan menjadi segelintir masalah yang tak kunjung terselesaikan.
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta Adhamaski Pangeran mengatakan masyarakat memerlukan fasilitas publik yang memadai. Selain itu, diperlukan terbentuknya Kementerian Perkotaan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
“Kebutuhan masyarakat, keluarga perkotaan atas fasilitas publik yang lebih baik itu jauh lebih banyak. Tapi sayangnya di tingkat pusat, urusan desa sudah ada Kementerian Desa, tapi di kota tidak ada yang mengurusi,” jelas Adham.
Dengan peran besar dan fungsinya sebagai mesin penggerak perekonomian nasional, solusi-solusi teknis untuk menyelesaikan permasalahan di perkotaan tidaklah cukup. Hal ini perlu disadari oleh para pemangku kepentingan dan diperlukan solusi dari tataran yang lebih tinggi, yaitu politik. Isu-isu dan kebijakan perlu untuk menjadi sebuah agenda politik.
Komitmen pemerintah melalui sudut pandangnya dan political will untuk perubahan besar menjadi poros terhadap evolusi kehidupan di masa depan. Isu dan kebijakan perkotaan–termasuk upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan–sudah seharusnya menjadi pokok pembahasan dalam diskursus nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu perkotaan lebih luas melalui diskusi akademik.
Kementerian Perkotaan
Berbagai permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini diharapkan menjadi perhatian utama para calon presiden (capres) yang akan berkontestasi di 2024 mendatang. Pada sesi pertama webinar, Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Thomas Trikasih Lembong menyebut Capres No.1 Anies Baswedan sangat mendalami isu-isu urbanisasi dan perkotaan.
Rekomendasi Untuk Anda
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2027 Sebesar 6%
- Selasa, 1 September 2026 16:55 WIB
Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal. Target tersebut menjadi arah utama kebijakan ekonomi dan fiskal dalam penyusunan RAPBN 2027, yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan […]
Basaria Martha Juliana, Direktur Bank Jakarta Raih Penghargaan
- Rabu, 21 Oktober 2026 10:41 WIB
Jakarta – Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Juliana meraih penghargaan 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026 dari The Iconomics Media. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmennya untuk memperkuat pengelolaan keuangan yang prudent, tata kelola perusahaan yang baik, serta strategi bisnis yang berkelanjutan guna mendukung transformasi dan peningkatan daya saing perusahaan di tengah dinamika […]
Program PPN DTP Lanjut di 2027, KPR Bersubsidi Diperluas
- Kamis, 1 Oktober 2026 11:43 WIB
Jakarta – Pemerintah melanjutkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilanjutkan adalah untuk sektor perumahan, yakni memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku saat ini hingga 2027. “Untuk industri perumahan, PPN DTP […]
Peta Jalan Perumahan 2025-2029 Dibahas 2 Kementerian
- Rabu, 14 Oktober 2026 19:37 WIB
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas peta jalan perumahan tahun 2025-2029. Pertemuan yang diadakan di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026 tersebut juga membahas penyelarasan target program perumahan dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga meminta arahan Bappenas […]
IPBA 2026, Menteri Ara Tepati Janji Serahkan 60 Hadiah Umrah
- Sabtu, 29 Agustus 2026 11:14 WIB
JAKARTA – Malam penganugerahan 20th Annual Indonesia Property & Bank Award atau IPBA 2026 berlangsung sukses di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Jumat (28/8) malam. Di event ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menepati janjinya untuk memberikan apresiasi 60 hadiah umrah bagi para karyawan perusahaan pengembang dan marbot masjid. Mengusung tema […]
Nusantara Penuhi Kriteria sebagai Kota ‘Human-Centered’
- Minggu, 25 Oktober 2026 13:08 WIB
JAKARTA — Ibu Kota Nusantara (IKN) hadir dengan terobosan perencanaan kota yang berfokus pada kualitas hidup manusia (human-centric model). Berbeda dengan Jakarta yang tumbuh berorientasi pada dominasi kendaraan pribadi dan gedung tinggi, Nusantara dirancang langsung dari kebutuhan warganya. Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin, menegaskan bahwa keberhasilan […]
Paradise Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp50,3 Miliar
- Minggu, 23 Agustus 2026 11:32 WIB
Jakarta – Kinerja apik dicatatkan PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP), dikenal sebagai Paradise Indonesia, dengan membukukan laba positif mencapai Rp141,98 miliar pada Semester I 2026. Paradise Indonesia kembali membagikan dividen interim untuk tahun buku 2026 senilai total Rp50,32 miliar (setara Rp4,5 per lembar saham) ini menjadi wujud komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah yang […]
Tata Ruang Jamin Kepastian Peruntukan Lahan di Indonesia
- Selasa, 8 September 2026 10:25 WIB
Jakarta – Tata ruang diperlukan untuk menjamin beragam peruntukan lahan di Indonesia memiliki kepastian dan dapat dikelola secara terarah. Penataan ruang diperlukan agar berbagai peruntukan tersebut dapat dituangkan dalam satu peta yang menjadi acuan bersama. Hal itu mengemuka pada Rapat Koordinasi Terbatas Finalisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Provinsi serta Pengembangan Penetapan Lahan […]
