Jakarta – Berakhirnya status pandemi Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR pada Jumat, 19 Mei 2023.

“Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.

Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.

Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.

Menkeu mengatakan perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang.

Misalnya, kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan.

“Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi higher for longer,” pungkas Menkeu.

Indikator Ekonomi
Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, di sisi APBN dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. (SAN)