Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik sejumlah pejabat fungsional ahli utama, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, termasuk yang bertugas di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan. Para pejabat itu harus tetap fokus menyelesaikan tugas, utamanya mengingat bakal hadirnya tahun politik di negeri ini.

“Saya minta para pejabat harus tetap fokus bekerja dalam menyelesaikan program-program dan amanah. Apalagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik ke depan sehingga pekerjaan pembangunan harus segera tuntas dengan baik,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu, 3 Mei 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto meminta agar para pejabat di lingkup Ditjen Perumahan yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi penuh. Pelantikan tersebut merupakan wujud kepercayaan pimpinan dan organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik serta berorientasi melayani masyarakat.

“Pelantikan ini adalah wujud kepercayaan pimpinan dan organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai arahan Menteri PUPR juga bahwa pejabat harus berorientasi melayani masyarakat dan tidak mengubah gaya hidup baik diri sendiri maupun keluarga,” ujar Iwan Suprijanto.

Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bakti dan dalam rangka reorganisasi.

Selain Ditjen Perumahan, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administator yang dilantik di antaranya di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan yang dilantik adalah eselon III-A dan III-B, antara lain:

1. Julin Fiftina, S.T, M.M sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Rumah Umum dan Komersial
2. Rini Dyah Mawarty, S.T, M.M sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Rumah Khusus
3. Pither Pakabu, S.T, M.M sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku
4. I Wayan Suardan, S.T, M.M sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara I
5. Riswan Dibya Sudharta, S.T, M.T sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua II

Menteri PUPR juga melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama yakni Muhammad Sundoro sebagai Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama serta Arief Sabaruddin dan Eko Winar Irianto sebagai Widyaiswara Ahli Utama Kementerian PUPR.

Integritas

Menurut Iwan, para pejabat juga jangan tergiur janji-janji yang berpeluang tersangkut masalah hukum di masa depan. Mereka juga harus segera mampu menyesuaikan dalam bekerja di lingkungan baru serta bekerja secara professional dan berorientasi melayani masyarakat,.

“Sesuai pesan Menteri PUPR bahwa pejabat harus bisa melaksanakan 4 Big No’s yakni No Bribery (tidak ada suap menyuap), No Kickback (tidak menerima komisi dalam bentuk apa pun), No Gift (tidak menerima hadiah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku) dan No Luxurious Lifestyle (tidak bergaya hidup mewah),” ujar Iwan.

“Selain bekerja keras, saat ini pejabat juga harus smart serta mampu mengelola anggaran lebih optimal. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa, negara dan masyarakat,” tandasnya. (BRN)