IKN Pindah, Bogor Jadi Sentra Pertumbuhan Residensial

Apabila wilayah barat dan timur Jakarta jadi pusat perekonomian, sisi selatan, yakni Bogor menjadi pusat pertumbuhan properti residensial. 
0
908

Jakarta – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur diyakini bakal mendorong pertumbuhan wilayah penyangga Jakarta. Apabila wilayah barat dan timur Jakarta jadi pusat perekonomian, sisi selatan yakni Bogor, menjadi pusat pertumbuhan properti residensial.

“Di sisi barat Jakarta seperti wilayah Serpong, Tangerang, sudah lebih dulu menjadi pusat properti residensial. Belakangan mulai berkembang menjadi kawasan pendukung aktivitas perdagangan dan jasa. Adapun di sisi timur Jakarta, seperti Kota Bekasi, sudah mulai padat dan lebih jauh lagi ke Cikarang menjadi sentra industri. Sedangkan kawasan selatan lebih cocok untuk pengembangan properti pariwisata dan residensial,” papar Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar dalam Bisnis Indonesia Focuss Group Discussion bertema ‘Membedah Peluang Pengembangan Properti Residensial di Kawasan Sunrise’, di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022.

Sanny menjelaskan, ketimbang kedua wilayah penyangga Jakarta itu, Kabupaten Bogor memang memiliki keunggulan. Contohnya, aspek topografi wilayahnya yang berkontur dengan udaranya yang sejuk sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan-kawasan hunian.

Keunggulan ini, imbuh Sanny, bakal mendorong pergeseran pertumbuhan properti residensial mengarah ke Bogor. Apalagi sejumlah pengembang-pengembang besar saat ini juga mulai membidik Bogor sebagai target ekspansinya, terutama di segmen hunian menengah atas.

Pengamat properti Ali Tranghanda menjelaskan, perkembangan properti residensial di wilayah Bogor tengah mengalami fase bertumbuh. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk tumbuh, namun relatif terlambat ketimbang wilayah penyangga lainnya.

“Pengembangan Jakarta lebih dulu berkembang ke arah barat, di Tangerang, Banten. Kemudian mengarah ke timur, yakni Bekasi. Nah yang ke mengarah ke selatan sebenarnya cukup menantang karena wilayah ini punya potensi. Tapi mengapa belum berkembang ketimbang wilayah lain,” jelas Ali.

Salah satu alasannya adalah minimnya penetrasi pasokan hunian di wilayah Bogor ketimbang Tangerang dan Bekasi. Dalam beberapa tahun belakangan, misalnya saat Summarecon Group, atau Sentul Group, dan beberapa pengembang besar lainnya mulai membangun di sejumlah lokasi di Bogor, pertumbuhan mulai bergerak.

Minim Kontribusi

Namun pengembangan dari kedua developer besar itu relatif cukup jauh dari Jakarta, sehingga belum berkontribusi terhadap pengembangan wilayah. Sebab konektivitas dengan Jakarta tetap menjadi faktor penting pengembangan wilayah penyangga. Pertemuan antara utara Bogor dan selatan Jakarta menjadi wilayah yang tepat untuk memicu pertumbuhan di selatan Jakarta.

“Ada gap antara Jakarta dengan Bogor, pengembang-pengembang yang ada saat ini seperti Sentul, kemudian Summarecon Bogor masih cukup jauh dari Jakarta. Di sana masih ada kekosongan di wilayah seperti Cimanggis yang pengembangannya sangat potensial,” ujarnya.

Ali mencontohkan, di kawasan Cimanggis baru ada kawasan Podomoro Golf View besutan Agung Podomoro Land. Proyek ini diharapkan bisa menjadi kawasan hunian yang berperan sebagai katalis pertumbuhan di wilayah selatan Jakarta atau Bogor.

Ahli Pemukiman dan Pemukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar menjelaskan,  pasar properti menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Seluruh pemangku kebijakan juga perlu mendukung hal ini, terutama dari segi regulasi pemerintah, dan implementasinya pada pemerintah daerah.

“Pasar properti adalah kunci mengelola urbanisasi melalui pengembangan kota yang merupakan salah satu instrumen pengembangan ekonomi. Pemerintah harus membuat perencanaan perkotaannya masing-masing,” ucap Jehansyah.

Apalagi selama ini memang belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang perkotaan, termasuk perencanaan wilayah yang konkret seperti wilayah-wilayah yang bisa dikembangkan sebagai kawasan pemukiman dan kawasan komersial. “Perpindahan IKN juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah pada wilayah penyangga untuk menyusun masterplan pembangunan wilayahnya,” pungkasnya. (BRN)