JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI), Joko Suranto resmi mengukuhkan kepengurusan DPP REI periode 2023-2027 di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (1/9).

Joko Suranto terpilih pada Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-XVII di Jakarta pada 10 Agustus 2023 lalu. Hingga empat tahun ke depan, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group tersebut akan didampingi Raymond A. Arfandy sebagai Sekretaris Jenderal DPP REI dan Samuel S. Huang sebagai Bendahara Umum DPP REI.

“Hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan DPP REI periode 2023-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing,” tegas Joko Suranto saat prosesi pengukuhan.

Setelah pengukuhan, ungkapnya, maka secara yuridis formal kepengurusan baru sudah dapat langsung bekerja untuk mengawal kepentingan dan menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi anggota REI di seluruh Indonesia. Joko Suranto juga berharap kepengurusan ini terus solid menjalin sinergi, sehingga REI dapat tumbuh bersama.

Personal yang ditunjuk di dalam kepengurusan periode ini tidak hanya dinilai dari sisi kompetensi dan kredibilitas saja, tetapi juga dituntut memiliki komitmen kuat untuk bekerja bagi kepentingan organisasi. Itulah mengapa setiap pengurus diminta bersedia menandatangani pakta integritas dalam mengurus organisasi.

“Ini adalah kader-kader terbaik REI yang kami percaya memenuhi tiga syarat yakni kredibilitas, kompetensi dan abilitas,” ujarnya.

Joko Suranto menegaskan tiga hal penting yang menjadi skala prioritas bagi seluruh pengurus DPP REI. Pertama, mengusahakan agar urusan bisnis anggota dapat berjalan dengan lancar. Antara lain berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, perizinan serta akses pembiayaan di perbankan.

“Urusan ‘perut’ ini harus jalan dulu, sehingga anggota dapat menjalankan dan mengelola bisnis mereka dengan profesional,” tegasnya.

Prioritas kedua adalah soal kinerja dan prestasi. Untuk itu, kepengurusan DPP REI periode 2023-2027 akan dilengkapi Badan Kajian Strategis (BKS) yang menjadi think tank untuk melakukan riset, analisa dan verifikasi berbasis data. Dengan adanya BKS, kata Joko Suranto, maka seluruh pengurus REI nanti harus berbicara berdasarkan data yang inline (segaris) dengan kebijakan organisasi.

Prioritas ketiga adalah terus membangun relasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan memperkuat posisi REI sebagai organisasi perusahaan properti yang berwibawa dan mempunyai marwah.

“Setelah sehat secara bisnis, baru kita bisa mengambil positioning yang lebih besar. Kalau kita memiliki kapasitas, maka pengambil kebijakan juga akan melibatkan REI dalam setiap pembuatan regulasi. Jadi diharapkan tidak ada lagi aturan yang dikeluarkan secara ujug-ujug (tiba-tiba),” kata Joko Suranto.

Hal menarik lain, di kepengurusan DPP REI periode 2023-2027 ini terdapat enam badan strategis yang dibentuk yakni Badan Kajian Strategis, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengembangan Organisasi, Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota, Badan Perlindungan Konsumen, serta Badan Sertifikasi dan Kompetensi.

“Badan-badan ini adalah alat organisasi yang akan nantinya akan membantu tugas DPP REI di garda terdepan dalam melaksanakan fungsi terutama yang bersifat teknis,” jelas Joko Suranto.

Sementara itu, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI Paulus Totok Lusida berpesan agar REI terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan perbankan agar berbagai hambatan pembangunan properti termasuk perumahan dapat diatasi. Diantaranya terkait dengan konsistensi kuota KPR FLPP di tahun depan.

“Saya juga mohon maaf jika selama masa kepengurusan periode lalu banyak kekurangan dan ada yang tidak berkenan. Selamat berjuang kepada kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Joko Suranto! Perjuangkan terus kepentingan anggota, serta tetap kompak bahu-membahu membesarkan REI,” ujar Totok.

Dukungan BTN

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P Napitupulu menyampaikan apresiasi terhadap kinerja REI selama ini di dalam penyaluran KPR bersubsidi. Pasalnya akad kredit KPR FLPP di perumahan milik anggota REI sampai saat ini masih yang terbesar dibandingkan asosiasi pengembang lainnya.

“Saya mengecek lagi, ternyata akad kredit KPR subsidi anggota REI itu dua kali lipat lebih besar dibanding asosiasi lain terutama di tahun ini. Artinya kita memiliki komitmen yang tinggi untuk mengejar kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan pasokan rumah,” ungkap Nixon yang hadir didampingi Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar.

Menurutnya, REI adalah asosiasi pengembang yang paling senior, paling besar dan paling didengar oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bank BTN siap untuk terus mendukung program dan kegiatan REI. Di sisi lain, dia juga berharap REI untuk men-support Bank BTN dalam menjaga eksistensi dan konsistensi pembiayaan perumahan. (MRI)