Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Investor Diberi Karpet Merah di IKN Nusantara

Investor Diberi Karpet Merah di IKN Nusantara

  • calendar_month Kamis, 9 Jun 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengusulkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan berinvestasi untuk menarik minat investasi di IKN Nusantara. Insentif berupa kemudahan perizinan maupun insenfit fiskal juga akan dikucurkan bagi investor di sektor perumahan khusus aparatur sipil negara (ASN) dan personel TNI serta Polri.

“Kita akan gelar karpet merah bagi investor yang menjadi pionir untuk masuk ke pembangunan IKN Nusantara. Investor semacam itu adalah champion sehingga perlu perlakuan secara khusus,” ucap Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe, seusai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2022.

Menurut Dhony, pihaknya tengah menyiapkan instrumen aturan terkait kemudahan perizinan dalam pembangunan IKN Nusantara. “Tidak hanya soal perizinan, pajak juga sedang kita siapkan. Kita ada skema tax holiday, super tax deduction. Bisa juga kita berikan skema retribusi nol rupiah,” tuturnya.

Dia menegaskan, insentif fiskal yang berlaku untuk proyek ini harus lebih spesial mengingat IKN merupakan proyek strategis nasional. “Kita akan usulkan kemudahan investasi itu dalam suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” tegasnya.

Skema Investasi

Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Hari Ganie menyatakan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan IKN Nusantara. “Saat ini bolanya ada di Otorita IKN. Silakan buat semua regulasi dan kebijakan yang atraktif,” papar Hari.

Hari berharap, Otorita IKN secepatnya menyiapkan aturan main terkait skema investasi demi kepastian hukum bagi investor. “Kalau regulasi dan aturan mainnya sudah tuntas, kami bersedia duduk bersama guna membahas kontribusi swasta dalam pengembangan IKN Nusantara. Tergantung skema seperti apa yang bisa disiapkan oleh Otorita IKN,” ucapnya.

Dhony melanjutkan, pengembang swasta dapat ikut berpartisipasi dalam penyediaan hunian bagi ASSN dan TNI serta Polri. Pemerintah akan menyediakan lahan untuk pembangunan hunian khusus ASN dan TNI serta Polri.

“Swasta murni mau investasi lebih bagus. Misalnya, ambil lahan khusus untuk pengembangan perumahan skala besar. Otorita IKN yang akan menyediakan infrastruktur dasarnya,” tukas Dhony. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • infrastruktur perumahan tapera

    Kementerian PUPR Gelar Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan

    • calendar_month Selasa, 29 Nov 2022
    • 0Komentar

    Bogor – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini untuk pembinaan advokasi hukum secara intensif sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum. “Direktorat Jenderal Perumahan sebagai bagian dari Kementerian PUPR memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan […]

  • Daerah Khusus Jakarta

    Polemik RUU Daerah Khusus Jakarta, Mau Dibawa ke Mana Jakarta?

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa pasal dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tersebut dikritisi banyak kalangan yang salah satunya mengenai pemilihan gubernur. Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih […]

  • produk halal

    Konsumsi Ramadan dan Idulfitri Dongkrak Industri Produk Halal

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Momentum Ramadan dan perayaan Idulfitri memacu konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk halal nasional. Peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri menjadi peluang strategis untuk memperkuat pengembangan industri halal nasional. Industri halal tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan religius masyarakat, melainkan telah berkembang menjadi sektor ekonomi bernilai tinggi yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri manufaktur […]

  • REI Dukung Perbaikan Pelayanan Publik di Sektor Properti

    REI Dukung Perbaikan Pelayanan Publik di Sektor Properti

    • calendar_month Rabu, 16 Des 2020
    • 0Komentar

    Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realstat Indonesia (DPP REI) mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk terus memperbaiki pelayanan publik di berbagai sektor. Pasalnya, praktik pelayanan publik yang baik dapat mengurangi hambatan investasi dalam pembangunan, khususnya di tingkat daerah. “Kami berharap Ombudsman berperan aktif dalam mengawasi pelayanan publik khususnya di bidang pertanahan dan perizinan […]

  • Menteri PUPR Tegas Instruksikan Pembahasan Kebijakan Libatkan Asosiasi

    Menteri PUPR Tegas Instruksikan Pembahasan Kebijakan Libatkan Asosiasi

    • calendar_month Rabu, 30 Des 2020
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komitmen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk selalu berkoordinasi dan melibatkan asosiasi usaha bidang properti dalam penyusunan setiap kebijakan termasuk aturan turunan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) mendapat respon positif dari sejumlah kalangan. Pernyataan tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi kebangkitan kembali industri properti terlebih […]

  • meaningful participation UU CK

    Pemerintah Terapkan Meaningful Participation dalam Pembahasan UU CK

    • calendar_month Sabtu, 21 Jan 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dengan menerapkan meaningful participation. “Dalam rangka proses pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut dengan DPR, penting bagi Pemerintah untuk mendapat masukan dari Bapak/Ibu narasumber serta para peserta Konsultasi Publik hari ini (19/1/2023),” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual […]

Translate »
expand_less