Jakarta – Kawasan aglomerasi atau greater Jakarta diyakini masih menjadi lokasi favorit para pencari hunian vertikal di pinggiran wilayah tersebut. Rumah jangkung diminati karena harga dan fasilitas yang ditawarkan lebih atraktif ketimbang rumah tapak. Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menjelaskan, saat ini terjadi fenomena migrasi warga Jakarta ke wilayah pinggir kota karena kenyamanan hunian yang ditawarkan […]

Jakarta – Asosiasi pengembang perumahan nasional mendesak Presiden Republik Indonesia terpilih masa bakti 2024 – 2029 agar mendirikan kelembagaan Kementerian Perumahan. Hal ini agar penanganan permasalahan di sektor perumahan bisa lebih terfokus dan dapat ditangani secara optimal. “Kita perlu kementerian yang fokus menangani sektor perumahan nasional. Tidak hanya perumahan bersubsidi khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perumahan […]

Balikpapan – Pemerintah harus menerapkan empat aspek supaya pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menuai sukses. Yaitu penyusunan masterplan secara baik, pengembangan infrastruktur, pembagian fungsi dan peranan dalam pengembangan kota serta aspek pengendalian dan pengelolaan secara berkelanjutan. “Keempat aspek itu harus diterapkan agar pembangunan dan pengembangan IKN bisa berhasil. Harus ada distribusi […]

Jakarta – Depok dapat menjadi contoh yang sesuai untuk pengembangan kota dengan pendekatan collaborative action. Sebab, Depok dapat menggambarkan kompleksitas sebuah kota. “Saya akan mengusulkan juga APN (Asia-Pacific Network for Global Change Research) jika setuju dijadikan salah satu contoh kompleksitas kota yang perlu pendekatan collaborative action,” jelas Kepala BLI Kementerian LHK APN National Vocal Point […]

Jakarta – Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang rencana kenaikan harga jual rumah subsidi khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih dalam tahap harmonisasi. Revisi aturan tersebut seiring telah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan aturan turunannya. “Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kenaikan jual rumah khusus MBR. Saat […]

Banten – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima banyak pengaduan terkait permasalahan soal perumahan. Ironisnya, banyak dari pengaduan tersebut justru bermuara pada aturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga (K/L) lainnya. “Banyak pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan terkait permasalahan seputar bisnis properti. Padahal peraturan yang menjadi sumber permasalahan justru merupakan kewenangan kementerian lain,” […]

Jakarta – Tren pengembangan perumahan yang menghasilkan cuan berlokasi di area megapolitan Jakarta berada di kawasan yang sudah matang. Pasalnya, kawasan tersebut sudah lengkap dengan infrastruktur yang memadai. “Proyek perumahan yang bertumbuh saat ini berlokasi di kawasan matang dengan fasilitas yang lengkap. Misalnya, di sisi timur seperti Serpong ada BSD City, dan Summarecon di area […]

JAKARTA – Pengembangan perkotaan berbasis transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD) diyakini akan memacu pertumbuhan bisnis properti di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Namun, konsep pengembangan kawasan TOD di Jabodetabek saat ini belum didukung aturan regulasi yang jelas. Pengembangan kota berbasis TOD sudah diterapkan di kota-kota besar dunia seperti Tokyo di Jepang, Seoul di Korea, Hongkong, Singapura, […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan membentuk helpdesk pelayanan perizinan berusaha. Hal ini seiring masih bertumpuknya persoalan perizinan terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Dalam sejumlah agenda rapat kerja daerah serta rapat kerja nasional (rakernas) REI, banyak catatan kepada DPP REI dari Pengurus DPD REI. Ada banyak […]

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan aturan tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beleid yang mengatur bebas PPN rumah subsidi itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 yang diundangkan pada 12 Desember 2022. “Ini angin segar untuk semua pengembang rumah subsidi. Aturan ini merupakan satu […]