Jakarta – Depok dapat menjadi contoh yang sesuai untuk pengembangan kota dengan pendekatan collaborative action. Sebab, Depok dapat menggambarkan kompleksitas sebuah kota.

“Saya akan mengusulkan juga APN (Asia-Pacific Network for Global Change Research) jika setuju dijadikan salah satu contoh kompleksitas kota yang perlu pendekatan collaborative action,” jelas Kepala BLI Kementerian LHK APN National Vocal Point for Indonesia, Henri Bastaman dalam Regional-CES National Workshop: Strengthening Urban-Rural Linkage for Localization of SDGs through Integrated Regional Planning and Collective Actions, Rabu, 10 Mei 2023.

Lebih jauh Henri menjelaskan, Depok menjadi contoh yang tepat mengenai berbagai isu mengenai perkotaan.

“Bagaimana nanti kita menggabungkan isu kota metropolitan, kota besar, kota menengah besar sampai dengan rural mungkin Depok ini bisa menjadi salah satu contoh,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, seminar ini membuka kesempatan Depok membuka jaringan kerja sama secara internasional dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki konsentrasi dalam bidang tata kota. Kerja sama ini dilakukan dengan harapan menjadi solusi penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di perkotaan.

“Oleh karenanya, seminar ini dalam rangka mewujudkan kolaborasi kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kota, tak hanya kemacetan saja, tapi juga persoalan lingkungan hidup,” kata Mohammad Idris.

Konsep RCES

Pada workshop ini, Presiden IGES, Prof. Kazuhiko Takeuchi juga menyampaikan konsep Regional Circulating and Ecological Sphere (Regional CES) untuk lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Solusi terintegrasi adalah kunci keberhasilan dari regional CES,” katanya

Pemateri Workshop. (Foto: Istimewa)

Sementara itu terkait urban-rural linkages, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Hari Ganie mengatakan, Jakarta didukung oleh kota-kota kecil di sekitarnya.

Kota-kota kecil tersebut berkembang pesat mulai dari kawasan industri, township developer, kawasan resort, kawasan pendidikan dan lain-lain.

“Tantangan yang dihadapi di Jabodetabek ini salah satunya adalah masalah pertanahan. Ini tantangannya bagaimana kita mau mempertahankan kondisi daerah rural sebagai areal non-urban,” ucap Hari Ganie.

Direktur PMO Jabodetabek-Punjur, Bapak Wisnubroto menambahkan, satu hal yang menjadi perhatian adalah soal pengendalian sehingga pemanfaatan ruang harus lebih diperkuat.

“Saya kira built up area di Jabodetabek-Punjur juga harus dikendalikan. Saya kira gagasan di Cekungan Bandung dengan insentif dan disinsentif bisa nggak kita menerapkan tidak boleh lagi ada developer yang landed houses di Jabodetabek-Punjur. Harus sudah vertikal,” jelasnya. (SAN)