Chief Marketing Officer Elevee Condominium Alvin Andronicus melihat maket proyek hunian vertikal di Alam Sutera (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kawasan aglomerasi atau greater Jakarta diyakini masih menjadi lokasi favorit para pencari hunian vertikal di pinggiran wilayah tersebut. Rumah jangkung diminati karena harga dan fasilitas yang ditawarkan lebih atraktif ketimbang rumah tapak.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menjelaskan, saat ini terjadi fenomena migrasi warga Jakarta ke wilayah pinggir kota karena kenyamanan hunian yang ditawarkan sejumlah developer. “Mereka melirik selatan Jakarta dan kawasan 3 T, yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Developer harus mampu menjawab tantangan pasar hunian vertikal, yakni perilaku konsumen milenial dan generasi Z yang membutuhkan hunian dengan segala kelengkapan fasilitasnya,” tutur Yayat, saat dihubungi industriproperti.com, Selasa, 1 Oktober 2024.
Yayat menjelaskan, karakteristik segmen konsumen milenial dan gen Z yang dinamis membuat perubahan signifikan dalam industri properti. “Kelompok milenial dan gen Z dengan mobilitas yang tinggi tentu ingin memiliki hunian yang mampu mendukung gaya hidup tersebut,” ujarnya.
Jakarta telah melepas status sebagai ibu kota negara Indonesia seiring dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Perubahan tersebut sejalan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
“Namun saya yakin bahwa DKJ masih tetap menjadi basis pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini didasari fakta bahwa masih panjang perjalanan terbitnya keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN. Ekosistem penyelenggaraan negara di IKN Kaltim belum terbentuk. Prosesnya bukan hanya semata pindah saja,” ujar Yayat.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan, Hari Ganie, menuturkan kelebihan suatu kawasan aglomerasi karena dapat mengintegrasikan perencanaan infrastruktur. Antara lain integrasi terkait infrastruktur sistem jaringan jalan tol maupun non tol, sistem transportasi publik seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD).
