Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BP Tapera bersama 39 bank pelaksana KPR FLPP Tahun 2025 (Foto: Oki Baren)
“Penandatanganan PKS ini maka mulai awal Januari 2025 konsumen rumah MBR sudah bisa melakukan akad KPR FLPP. Mohon kesiapan para stakeholder, terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama perwakilan bank penyalur KPR FLPP Tahun 2025 (Foto: Oki Baren)
BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) hingga Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 triliun atau sekitar Rp450 miliar per tahun. Rinciannya, tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.
Heru menyampaikan, tahun ini pihaknya telah menyelesaikan target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan menyelesaikan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit. “Diluar target tersebut, BP Tapera mampu melakukan penambahan penyaluran dana FLPP sebanyak 300 unit dari pengembalian pokok. Untuk itu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada bank penyalur atas upayanya, dan juga kontribusi dari pengembang perumahan. Kolaborasi apik ini semoga tetap terjalin hingga tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah,” kata dia.
Selain itu, di tahun 2024 ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan Tapera sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp990,218 miliar. “Perjanjian kerja sama dan deklarasi komitmen bersama ini merupakan upaya meningkatkan transparansi penyaluran KPR subsidi dan percepatan proses realisasi KPR FLPP di Januari 2025. Selain itu momen ini merupakan upaya untuk percepatan penyaluran di Januari 2025, ” tutur Heru.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menyampaikan bahwa Pemerintah telah memberikan dukungan yang beragam untuk pembangunan di sektor perumahan, baik melalui anggaran belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Pembiayaan, maupun belanja Perpajakan. Selain itu, terdapat Program FLPP yang merupakan suatu terobosan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan.
“Sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah MBR. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP sebesar Rp125,6 triliun dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan melalui BP Tapera bekerja sama dengan bank penyalur dan dukungan Pemerintah menyediakan likuiditas porsi perbankan melalui PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero),” jelas Rionald Silaban.
