2023, Kementerian PUPR Anggarkan Rp6,98 T untuk Infrastruktur Perumahan
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp6,98 trilun untuk membangun infrastruktur perumahan pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Total, rencana kerja dan pagu anggaran TA 2023 Kementerian PUPR telah disetujui sebesar Rp125,22 triliun.
Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini sejak Oktober 2022 dari total 3.942 paket kontraktual senilai Rp89,11 triliun. Hingga 15 Januari 2023, tercatat sebanyak 1.204 paket senilai Rp52,77 triliun (59,21%) telah terkontrak (termasuk MYC lanjutan), 1.155 paket senilai Rp12,80 triliun (14,42%) dalam proses lelang, dan 1.583 paket senilai Rp23,49 triliun (26,37%) belum lelang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari total paket kontraktual tersebut, pada TA 2023 sebesar Rp23,29 triliun atau 18,60% untuk tender kontrak Single Year (SYC), sebesar 14,89 triliun (11,89%) untuk tender kontrak tahun jamak (MYC) baru, dan sebesar Rp50,39 triliun (40,67%) untuk tender kontrak MYC lanjutan.
“Untuk paket Multi Years Contract lanjutan tidak tender lagi, biasanya hanya paket Single Year dan Multi Years Contract yang baru. Jadi pada TA 2023 untuk yang Single Year sebesar Rp23,29 triliun dan MYC baru sebesar Rp14,89 triliun,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Januari 2023.
Adapun pembangunan infrastruktur perumahan pembangunan Rumah Susun (Rusun) 5.379 unit. Kemudian, Rumah Khusus (Rusus) 3.362 unit, bantuan Rumah Swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Skema yang digunakan adalah BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pembangunan 27.825 unit Prasarana Sarana Utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 provinsi, yakni 3 lokasi PSU berupa jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Prioritas
Menteri Basuki mengatakan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2023 akan diprioritaskan pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi (OPOR) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur yang sudah mulai dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun.
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2023, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,95 triliun. Selanjutnya bidang konektivitas sebesar Rp49,31 triliun.
Bidang permukiman sebesar Rp25,03 triliun. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melanjutkan pelaksanaan program padat karya dengan target penerima manfaat sebesar 701 ribu pekerja. (SAN)
