Jakarta – Ketersediaan infrastruktur sumber daya air berkelanjutan menjadi kunci transformasi di wilayah perkotaan. Dampak perubahan iklim di perkotaan seperti banjir merupakan salah satu alasan perlunya ketersediaan infrastruktur secara berkelanjutan.

“Keberlanjutan adalah kunci untuk perkotaan di masa depan. Air adalah kunci untuk daya dukung perkotaan, dalam hal ini erat kaitannya dengan upaya pencegahan banjir. Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung kota dan pengendalian banjir,” ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam siaran persnya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan saat ini sebanyak 57 persen. Jumlahnya akan terus meningkat hingga 66 persen pada tahun 2035. Fenomena pertumbuhan penduduk di perkotaan yang pesat menyebabkan Indonesia perlu untuk terus beradaptasi dengan tantangan urbanisasi, salah satunya yaitu perubahan iklim.

Berbicara dalam The World Bank Urban-20 Mayor Summit Side Event, Selasa, 30 Agustus 2022, Basuki mengatakan, penelitian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan sangat penting dalam pengembangan inovasi dalam pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak sumber daya air, serta kebijakan dan pengembangan pengelolaan sumber daya air, air limbah, dan sistem penyediaan air minum.

Konsep Green Building

Kementerian PUPR juga mendorong sirkularitas dalam pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung hal tersebut diantaranya mempromosikan konstruksi berkelanjutan berdasarkan 3 pilar yaitu layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Kami juga menerapkan konsep Green Building di berbagai proyek pembangunan, serta mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kawasan perkotaan yang terlayani menjadi 100 persen pada tahun 2024,” ujar Menteri Basuki.

Dengan langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi emisi karbon sebesar 58 persen di sektor bangunan dan 5 persen di sektor limbah. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyiapkan Program Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung percepatan penurunan emisi yang bersumber dari sektor perumahan.

Untuk selanjutnya, Kementerian PUPR mendorong pengembangan visi yang melibatkan semua sektor kota dan pemangku kepentingan yang diterjemahkan ke dalam strategi atau peta jalan ekonomi sirkular. Serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan menerapkan teknologi yang andal dan berkelanjutan untuk mencapai target dekarbonisasi.

“Transisi ke ekonomi sirkular membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Menciptakan kemitraan publik-swasta-masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan memungkinkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan alternatif untuk inisiatif kota sirkular,” terang Menteri Basuki. (BRN)