Pemerintah Lanjutkan Program PEN di Tahun 2022
Pelaku usaha UMKM (Foto: Istimewa)
Jakarta – Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke tahun 2022 sesuai desain arsitektur APBN 2022 dengan arah kebijakan fiskal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
“Sektor kesehatan harus siap siaga. Kita harus siap siagakan rumah sakit, protokol kesehatan harus kita lanjutkan. Kita tentu menjaga resiliensi, survival, akselerasi recovery dan tidak lupa struktural reformasi. Reformasi fiskal juga harus kita jalankan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam FGD BIrama Diskusi Ekonomi RI 2022, secara virtual, Rabu, 1 Desember 2021.
Defisit anggaran pada arsitektur APBN 2022 dirancang sebesar 4,85 persen dari PDB sebagai bentuk langkah responsif dan antisipatif serta untuk akselerasi recovery dan reformasi struktural. Target pembangunan pemerintah pada APBN 2022 antara lain menurunkan angka pengangguran ke 5,5-6,3 persen. Sasaran berikutnya yakni menekan laju kemiskinan pada kisaran 8,5-9 persen. Berikutnya, gini rasio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 73,41-73,46.
“Anggaran penanganan PEN (tahun 2022) sekitar Rp 414 triliun yang merupakan tagging atas program existing kementerian/lembaga,” ujar Wamenkeu.
Anggaran PEN 2022 ini meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan pemulihan ekonomi. Pada bidang perlindungan sosial, alokasi PEN 2022 untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program jaminan kehilangan pekerjaan dan BLT Desa. Bidang penguatan pemulihan ekonomi membidik berbagai program dan kegiatan yang terkait infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif. Cakupan bidang ini juga meliputi ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/Korporasi/BUMN, investasi pemerintah dan insentif perpajakan.
“Pemerintah akan terus menjaga perekonomian dan menjalankan APBN, serta mendesain APBN semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi kedepan. APBN perlu sehat, masyarakat perlu sehat, dan perekonomian juga harus terus sehat,” jelas Wamenkeu. (BRN)
