Pemerintah Berupaya Minimalisir Sengketa dan Konflik Pertanahan
- Senin, 28 Maret 2022 13:14 WIB
- Headline

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Upaya tersebut dilakukan karena sengketa dan konflik pertanahan dapat merugikan banyak pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
Salah satu kerugiannya karena dapat menimbulkan biaya tidak terduga dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, dibutuhkan pencegahan dan penyelesaian konflik yang lebih baik.
“Upaya-upaya untuk mengalihkan biaya-biaya konflik tersebut menjadi biaya-biaya untuk mencegah konflik, dan membangun kelembagaan konflik serta penyelesaian konflik yang lebih baik menjadi niscaya untuk masa depan,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).
Dia menegaskan bahwa biaya konflik adalah faktor yang bisa menjadi pengungkit sense of urgency pemerintah di dalam menangani konflik tersebut. “Rasanya memang sudah ada kesadaran itu dan juga regulasi sedang disiapkan. Tapi memang sense of crisis masih menjadi tantangan tersendiri buat kita bangun secara bertahap, paling tidak di kementerian kita,” ucapnya.

Surya Tjandra
Hal penting lain, menurut Surya Tjandra, adalah konflik yang bersifat evolutif, berkembang seiring dengan waktu. Seolah-olah kalau ada pembangunan pasti menimbulkan konflik dan hasilnya mendegradasi nilai hidup masyarakat terdampak itu sendiri. Dia mengatakan, bukan itu yang pemerintah inginkan.
“Tapi kenapa bisa begitu, ini tantangan buat kita semua memikirkan, merenungkan dengan sangat, apa masalah di hulu sampai hilirnya tadi,” tutur Surya Tjandra.
Butuh suatu strategi, pilihan, dan keberanian untuk menyelesaikan konflik dari hulu ke hilir secara holistik. Masalah di hulu adalah pembangunan yang tidak merata. Di medium, soal tata kelola yang silo, sehingga penyelesaian konfliknya pun menjadi silo. Sedangkan masalah di hilir, yaitu terjadinya konflik itu sendiri yang merupakan manifestasi dari sektor hulu dan medium.
Bebani Masyarakat
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengatakan, sengketa dan konflik pertanahan sangat membebani masyarakat serta merugikan secara material dan imateriel. Jika sengketa dan konflik tidak segera terselesaikan secara baik, tentunya amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi terhambat.
“Negara harus membuat kebijakan, harus mengatur sumber daya manusia (SDM), harus mengelola, termasuk harus mengawasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Harus bisa bermanfaat bagi rakyat, harus ada pemerataan manfaat, harus ada kesempatan bagi rakyat untuk menentukan manfaat sumber daya agraria itu termasuk menghormati hak-hak daripada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Andi Tenrisau mengungkapkan, penyelesaian konflik ataupun sengketa harus secara efektif dan efisien, termasuk siapa yang harus melakukan.
“Saya menyarankan bahwa benar alternative dispute resolution adalah bagian yang harus kita kedepankan. Pintu terakhir baru mitigasi atau pengadilan. Kita tahu bahwa ada mediasi, arbitrase, ajudikasi yang sangat bisa mempercepat dan efektif menyelesaikan itu. Saran saya yang terakhir baru kita selesaikan lewat pengadilan,” pungkasnya. (MRI)
Rekomendasi Untuk Anda
Sinar Mas Land Luncurkan Klaster Baru di Harvest City
- Jumat, 4 September 2026 14:50 WIB
CILEUNGSI – Sinar Mas Land menghadirkan Ruby at The Ridge di kawasan Harvest City. Klaster terbaru yang mengusung konsep New Luxurious Design dengan gaya arsitektur American Classic di kawasan Cileungsi─Cibubur, Jawa Barat. Gaya hunian American Classic pada Ruby at The Ridge ditampilkan melalui fasad yang proporsional, garis bangunan yang tegas, serta elemen desain yang elegan […]
Menteri PKP Kunjungi Perumahan Buana Subang Raya 2
- Jumat, 9 Oktober 2026 07:54 WIB
SUBANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Raemi meninjau Perumahan Buana Subang Raya 2, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (5/10). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penyediaan hunian serta memastikan kualitas rumah subsidi yang menjadi bagian dari […]
Program PPN DTP Lanjut di 2027, KPR Bersubsidi Diperluas
- Kamis, 1 Oktober 2026 11:43 WIB
Jakarta – Pemerintah melanjutkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilanjutkan adalah untuk sektor perumahan, yakni memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku saat ini hingga 2027. “Untuk industri perumahan, PPN DTP […]
4 Kawasan Industri Jadikan RI Pusat Industri Halal Global
- Rabu, 30 September 2026 17:04 WIB
Jakarta – Pengembangan empat Kawasan Industri Halal di Bintan, Cikande, Jababeka dan Sidoarjo, menjadi salah satu upaya memastikan Indonesia sebagai pusat industri halal global. Langkah ini menjadi upaya konkret untuk mempertemukan industri, sumber daya manusia, layanan sertifikasi, bahan baku, dan kebutuhan lainnya dalam satu kawasan. “Indonesia memandang kerja sama internasional menjadi sangat penting agar industri […]
BP Tapera Perkuat Transformasi Digitalisasi Perumahan
- Rabu, 9 September 2026 11:15 WIB
Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong transformasi digitalisasi perumahan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi lanjutan bersama Semen Indonesia Group (SIG), termasuk peluang integrasi platform rumah.go.id dengan solusi digital yang dikembangkan oleh SISI (Sinergi Informatika Semen Indonesia) SIG. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan integrasi kerja […]
Intip Tren Lantai 2027 yang Bikin Rumah Tampil Estetik
- Minggu, 8 November 2026 18:05 WIB
Jakarta – Tak semudah mengganti cat, pencahayaan atau dekorasi dinding, memperbarui lantai rumah tampaknya akan lebih sulit. Namun, mengganti lantai bukan hal yang tabu. Sebelum menggantinya, tetap melakukan riset untuk mengetahui tren lantai agar saat terpasang nantinya tidak terlihat ketinggalan zaman. Salah satu alasan penggantian lantai adalah agar rumah tampil lebih segar. Penggantian bisa dilakukan […]
Ini Dia 5 Tren Desain Dapur yang Bakal Hits di 2027
- Minggu, 4 Oktober 2026 18:03 WIB
Jakarta – Tak hanya sebagai ruang fungsional untuk membuat berbagai hidangan keluarga, dapur dapat melambangkan jantung dan pusat kehidupan dari sebuah rumah. Sering kali dijumpai dapur dengan desain yang seragam monoton sehingga menimbulkan kesan ketinggalan zaman. Jelang memasuki tahun 2027, tren desain dapur akan mengarah ke tampilan yang lebih personal, praktis dan mencerminkan karakter pemilik […]
Evaluasi FLPP, BP Tapera Percepat Pembiayaan Rumah Subsidi
- Selasa, 20 Oktober 2026 13:27 WIB
Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan evaluasi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) guna memperkuat strategi percepatan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan perbankan dan pengembang untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis maupun administratif yang berpotensi memperlambat proses pembiayaan. “Tim […]
