Jakarta – Pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV-2023 mencapai 5,04% (year on year/yoy), atau lebih tinggi ketimbang Triwulan III-2023 sebesar 4,94% (yoy). Sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,68% (yoy) yang memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar kedua setelah industri pengolahan. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05% (ctc).

“Kalau lihat, maka angka kita lebih tinggi dari consensus forecast dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 5,03%,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2023, di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Selain sektor konstruksi, konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,40% (yoy) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi merupakan implikasi dari upaya Pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada Triwulan IV-2023 lalu.

“Stimulus itu seperti di sektor perumahan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Perumahan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikutnya, penebalan bansos untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan UMKM,” papar Airlangga.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada PDB nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,05%. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh Provinsi Maluku Utara 20,49% dan Sulawesi Tengah 11,91%, yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan logam dasar sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi.

Prospek Perekonomian Nasional

Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi ketimbang sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara peers seperti Malaysia (3,77%) dan Korea Selatan (1,36%). Ekonomi Indonesia juga tumbuh lebih tinggi dari perekonomian negara G-20 seperti Amerika Serikat (2,5%), Perancis (0,9%) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3%).

Ke depan, prospek perekonomian nasional juga dinilai masih akan memiliki capaian optimal dengan ditunjukkan oleh angka PMI Manufacturing Indonesia yang terus berada di level ekspansif pada Januari 2024 sebesar 52,9. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi nasional semakin membaik. Hal ini menjadi modal bagi pencapaian target ekonomi mendatang seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi global.

“Dengan proyeksi yang ada, berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5%. Kemudian World Bank antara 4,9%-5%, dan OECD di angka 5,2%, melampaui rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan menyalip pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Tiongkok. Kebijakan berkelanjutan menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan. Walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan,” pungkas Menko Airlangga.

Prioritas Program

Guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan prioritas. Misalnya, revitalisasi mesin konvensional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing dengan Program Kartu Prakerja. Selanjutnya, melalui pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu,  Pemerintah juga berupaya melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis. Antara lain Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan MRT dan kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berikutnya, program Reforma Agraria, perluasan kerja sama internasional dan penguatan ketahanan pangan.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, industrialisasi dengan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat ketahanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai perlindungan sosial. Termasuk menjaga daya beli masyarakat rentan, pembiayaan mikro, dan padat karya tunai. (BRN)