JAKARTA – Keberpihakan pemerintah terhadap Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan dalam Program Nawacita sudah terlihat. Terbukti, pemerintah saat ini memberikan dukungan subsidi untuk 200 ribu unit rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Kami melihat pemerintah hadir dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. Di tahun 2021, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk untuk 157 ribu unit rumah dan tahun ini bertambah menjadi 200 ribu unit rumah subsidi, selain bantuan-bantuan subsidi lainnya,” kata Direktur Consumer and Commercial Lending Bank Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar pada Diskusi Rekonstruksi Nawa Cita Perumahan Rakyat Berpenghasilan Rendah yang diselenggarakan Forum Indonesia Adil, Senin (28/3/2022).

BTN sebagai bank penyalur pembiayaan rumah subsidi, kata Hirwandi, tentu sudah siap menjadi perbankan perumahan. Karena BTN juga menyediakan kredit konstruksi untuk membangun rumah MBR dan juga pembelian lahan.

“BTN memiliki peranan dalam sektor perumahan subsidi, selain menyalurkan subsidi FLPP, BTN juga menyediakan kredit konstruksi untuk rumah sederhana, dan kredit untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Menurut Hirwandi, BTN juga tidak hanya mengurusi rumah MBR saja, tetapi memiliki produk pembiayaan rumah bagi milenial maupun non-milenial. Selain itu, BTN memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap (informal) bekerjasama dengan Kementerian PUPR dengan skema BP2BT.

“Termasuk juga kerjasama dengan BP Tapera untuk KPR pekerja mandiri yang ingin miliki rumah, sehingga terlihat track record mereka dalam menabung dan seberapa penghasilannya, sehingga ada data yang jelas,” kata Hirwandi.

Kolaborasi

Untuk mendukung PSR, BTN sudah pula bekerjasama dengan developer, serta pusat pembiayaan lain seperti BP Tapera dan SMF. Bahkan BTN sedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Program Nawacita oleh Presiden Joko Widodo.

“Pembangunan perumahan yang sudah dibiayai BTN ini memiliki lokal konten atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TLDN) yang cukup tinggi, sehingga diharapkan ikut mendorong bergeraknya ratusan industri ikutan lainnya,” ujarnya.

Hirwandi menambahkan, jika kawasan perumahan sudah berkembang maka akan ada ekonomi masyarakat, pasar, toko dan kios yang akan menggeliat. Sehingga pembangunan perumahan mendorong perekonomian masyarakat dan menyerap banyak sekali tenaga kerja (padat karya).

“Kalau satu rumah dikerjakan oleh 5 orang pekerja (tukang) saja, maka untuk membangun 200 ribu unit butuh satu juta orang tenaga kerja dan ini menggerakkan ekonomi,” kata Hirwandi.

Kurang Optimal

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menyebutkan bahwa sebagai asosiasi pengembang pihaknya selalu mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Bahkan, ujarnya, sekitar 80% anggota REI adalah pengembang rumah subsidi yang membangun rumah untuk rakyat di seluruh Indonesia.

Namun, keberpihakan pemerintah terhadap sektor rumah rakyat ini masih jauh panggang dari api. Pasalnya, berbagai kendala masih terus terjadi terutama di daerah. Meski sudah ada regulasi yang cukup baik, tetapi pelaksanaan di lapangan kadang tidak sesuai harapan.

“Keberpihakan pemerintah kepada rumah rakyat masih kurang optimal, terutama masalah perizinan masih saja terkendala. Kemudian, harga tanah terus naik dan masalah tata ruang juga masih banyak persoalan,” kata Hari Ganie.

Karena itu, REI berharap pemerintah lebih fokus memerhatikan sektor perumahan rakyat ini. Pasalnya, sektor properti khususnya perumahan bisa memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga harapannya dapat mengendalikan harga tanah untuk pembangunan rumah subsidi. Ini bertujuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah layak di lokasi yang tidak jauh dari pusat kota. (MRI)