Perlu Dikaji Ulang, REI Desak Penundaan Kenaikan Tarif PBB
- Kamis, 25 Januari 2024 21:11 WIB
- Nasional

JAKARTA – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada 5 Januari 2024. Meski ditujukan untuk mengharmonisasi pengelolaan desentralisasi fiskal pusat dan daerah, namun aturan ini dinilai akan menambah beban ekonomi masyarakat yang sedang dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan beberapa poin kebijakan yang termuat di dalam UU HKPD dapat dipastikan akan semakin membebani masyarakat, pelaku usaha dan juga berpotensi menurunkan minat investasi baru. Sebagai contoh kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak hiburan untuk aktivitas pariwisata. REI pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan tarif pajak tersebut.
“Kami berbicara atas pertimbangan kepentingan umum yang luas bahwa saat ini perekonomian masyarakat dan aktivitas di sektor pariwisata belum pulih sepenuhnya setelah pandemi lalu. REI menilai penerapan kebijakan tarif PBB dan pajak hiburan di UU HKPD harus ditunda. Untuk selanjutnya dilakukan kajian ulang yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk menyusun formula insentifnya,” tegas Joko Suranto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/1).
Selain ekonomi masyarakat yang masih sulit, penundaan kenaikan tarif kedua pajak tersebut juga didasari oleh kendala sumber daya manusia. Menurutnya, tidak semua daerah bisa segera membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai aturan teknis dari UU HKPD. Apalagi tahun ini ada pemilihan umum (Pemilu), sehingga kepala daerah dan DPRD dipastikan fokus untuk menyambut perhelatan politik tersebut.
Kenaikan tarif PBB diatur dalam UU HKPD yakni Pasal 41. Disebutkan, tarif baru PBB ditetapkan sebesar paling tinggi 0,5% atau naik dari sebelumnya paling tinggi 0,3%. Besaran pajak selanjutnya akan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. PBB adalah pajak terhadap lahan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Sementara itu, pajak hiburan ditetapkan paling rendah 40%-75%. Ketentuan ini mengacu kepada Pasal 58 UU HKPD terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tarif PBJT ini diberlakukan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, pijat refleksi dan mandi uap/spa. Besaran tarif pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Beratkan MBR
Joko Suranto menambahkan kenaikan tarif tertinggi PBB dari 0,3% menjadi 0,5% atau meningkat sekitar 66,67% akan membuat banyak masyarakat khususnya di kelompok tertentu seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat berpenghasilan tidak tetap, pensiunan dan orang lanjut usia di perkotaan kesulitan untuk membayar PBB. Dikhawatirkan banyak diantara mereka yang akhirnya terpaksa menjual rumah atau tanahnya dan pindah ke pinggiran kota. Terlebih, tarif PBB baru itu belum membedakan antara tarif untuk perseorangan (non-bisnis) dan bisnis.
“Bahkan untuk dunia usaha, kenaikan tarif pajak lebih dari 66% itu sulit ditolerir. Karena saat ini kenaikan di atas 10% saja sudah meresahkan pelaku usaha properti, karena tanah tersebut dibeli dengan dana sendiri untuk dikembangkan dan kemudian diserahkan kepada pemilik rumah dan pemerintah daerah terkait fasos/fasum,” jelas CEO Buana Kassiti Group itu.
Apalagi, mayoritas pengembang saat ini masih kesulitan untuk menyelesaikan restrukturisasi utang mereka di bank akibat dampak pandemi. Oleh karena itu, REI mengusulkan agar diterapkan kebijakan tarif PBB untuk pengembang yang mempertimbangkan antara lain luas lahan, periode pengembangan, serta pengembangan infrastruktur kawasan.
“Kami mengusulkan agar kebijakan PBB untuk pengembang dengan kebijakan DPP NJOP 20% dan tarif 0,1% hanya untuk lahan yang masih belum dikembangkan dan belum diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan untuk lahan yang sudah diserahkan, maka pemerintah daerah dapat menerapkan tarif normal,” ujar Joko Suranto.
Dia meyakini, dengan kebijakan tersebut sektor properti mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja.
UU HKPD menyebutkan bahwa penyesuaian tarif PBB dilakukan 3 tahun sekali oleh pemerintah daerah. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) NJOP dihitung berkisar 20% sampai dengan 100%. Sementara penetapan NJOP ditetapkan berdasarkan harga rata-rata transaksi yang terjadi atau nilai NJOP sekitar jika di kawasan itu belum terjadi transaksi jual beli oleh Penilai Pajak sesuai PMK No 234 Tahun 2022. (MRI)
Rekomendasi Untuk Anda
BP Tapera Promosi Hunian Subsidi PNS dan UMKM
- Selasa, 27 Oktober 2026 16:44 WIB
Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pemahaman pentingnya hunian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di depan jajaran Kementerian UMKM, BP Tapera memaparkan urgensi memiliki hunian bersubsidi bagi PNS dan pelaku UMKM. Kementerian UMKM menyampaikan dukungan yang diharapkan oleh para pegawainya, seperti lokasi hunian, […]
Warna Cat Dinding yang Bakal Jadi Trend di 2027
- Minggu, 11 Oktober 2026 14:04 WIB
Jakarta – Cat dinding berwarna hijau tetap menjadi favorit dan masih tak tergantikan tahun depan. Namun, berbeda dengan tahun ini, tren warna cat hijau di 2027 akan tampil lebih lebih terang. Pemakaian warna ini akan menghadirkan ruangan yang lebih segar dan meningkatkan mood. “Warna hijau yang cerah dengan sentuhan dasar kuning akan memberikan kesan segar […]
Obituari Akmal Hidayat, Selamat Jalan Kawan Sekaligus Ayah yang Baik
- Senin, 9 November 2026 19:12 WIB
Jakarta – Seperti mendengar petir di siang bolong ketika membaca kabar duka berpulangnya Akmal Hidayat, rekan kerja di Sekretariat DPP REI. Akmal merupakan rekan sesama jurnalis yang akhirnya memilih untuk mengabdi di Kantor Sekretariat DPP REI. “Mba Rani malam ini Akmal masuk IGD RSUD lagi mba karena kejang berulang. Mohon Akmal di maafkan jika ada […]
Sentuhan Warna Cat ‘Berani’, Ajaib Bikin Rumah Lebih Berkarakter
- Minggu, 20 September 2026 14:38 WIB
Jakarta – Warna cat eksperimental yang tabu digunakan akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik rumah untuk memakainya. Namun, sebelum menggunakannya, penting untuk mendefinisikan warna-warna ekperimental itu dan memahami cara menerapkannya untuk dinding rumah. “Banyak orang semakin ekspresif dalam menata rumah mereka, dan penggunaan warna dalam dekorasi memegang peranan penting dalam hal tersebut,” ungkap desainer interior […]
Ketua DPD RI Dorong Sinergi Sukseskan Program 3 Juta Rumah
- Kamis, 29 Oktober 2026 09:47 WIB
SERANG – Musyarawah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten ke-9 tahun 2026 sukses digelar di Aston Serang Hotel & Covention Center, Serang, Banten, Senin (26/10). Ajang demokrasi tiga tahunan dengan agenda utama memilih ketua dan kepengurusan baru tersebut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam sambutannya, Ketua […]
Kemendagri Perkuat Peran Pemda dalam Reforma Agraria
- Selasa, 8 September 2026 12:58 WIB
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan. “Kemendagri juga menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai […]
Kemenperin Perkuat Kawasan Industri Halal
- Sabtu, 26 September 2026 14:41 WIB
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kawasan industri halal. Saat ini, Indonesia memiliki empat kawasan industri halal yang berada di Modern Cikande Industrial Estate (Serang, Banten), Safe and Lock Halal Industrial Park (Sidoarjo, Jawa Timur),Bintan Inti Halal Hub (Bintan, Kepulauan Riau) dan Jababeka Halal Industrial Park (Bekasi, Jawa Barat). “Kita terus menerus memperkuat ekosistem […]
SNPI Global Tunjuk Rusmin Lawin Jadi Country Ambassador di Indonesia
- Senin, 28 September 2026 18:05 WIB
JAKARTA – SNPI Global, jaringan internasional dari Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI) Prancis, resmi menunjuk Rusmin Lawin sebagai Country Ambassador SNPI Global untuk Indonesia. Penunjukan tersebut disampaikan secara resmi oleh Alain Duffoux, Presiden SNPI Global di Paris, 11 September 2026. Rusmin Lawin selama ini dikenal luas sebagai “diplomat” realestat yang memiliki jam terbang tinggi […]
