Page 9 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi September 2024

TOPIK UTAMA

Menurut Daniel, selama ini beberapa masa-
lah terjadi akibat pemerintah tidak fokus pada
persoalan dan isu perumahan seperti kuota
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) untuk rumah subsidi yang pada tahun
2024 ini sudah habis pada bulan Agustus.
Dia menegaskan, kuota rumah subsidi yang
terbatas akan berdampak karena perumahan
memiliki multiplier effect yang besar terhadap
sektor lainnya.
“Kementerian khusus perumahan juga bisa
mengatasi kendala aturan dan perizinan yang
saat ini masih menghambat pembangunan
perumahan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pe-
ngembang Permukiman dan Perumahan
Rakyat (Himperra), Aviv Mustaghvirin berpen-
dapat bahwa saat ini kementerian yang meng-
urusi kebutuhan pokok masyarakat seperti
pangan dan sandang sudah ada, namun yang
menanggani urusan papan tidak ada. Hal itu
yang menyebabkan backlog perumahan sulit Stakeholder berkumpul bahas pentingnya kementerian khusus perumahan.
terselesaikan.
“Soal perumahan banyak pekerjaan rumah salah satunya karena tidak adanya kementerian tantangan serius yang harus diatasi dengan
yang harus diselesaikan pemerintah. Karena itu, khusus. meningkatkan langkah-langkah yang super
Himperra merekomendasikan untuk dihidup- Appernas Jaya merekomendasikan ke- ekstra.
kan kembali kementerian perumahan rakyat. menterian khusus perumahan ini nantinya “Program 3 juta rumah ini menjadi langkah
Tanpa kementerian khusus, maka sulit sekali harus fokus kepada tiga target yaitu membuat strategis yang perlu didukung agar terlaksana
untuk mewujudkan program 3 juta rumah ter- skema baru tentang pembiayaan perumahan, dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perlu diwu-
sebut,” kata Aviv. membuat perizinan agar lebih mudah, dan judkan gagasan agar urusan perumahan
Pemerintah perlu melakukan intervensi harus ada kesepahaman bersama tentang ru- dapat kembali ditangani dan menjadi tang-
dalam pembangunan perumahan terlebih mah atau hunian yang akan dibangun untuk gung jawab satu kementerian tersendiri yang
dari sisi kebijakan diantaranya untuk mengen- masyarakat. mempunyai struktur fungsional sampai ke dae-
dalikan harga tanah yang semakin tinggi di rah-daerah,” pesannya.
perkotaan. Akibatnya, lokasi perumahan sub- Langkah Super Ekstra Theo juga mendorong pemerintah mem-
sidi semakin jauh dari pusat aktivitas masya- Menteri Negara Perumahan dan Permu- berikan insentif agar kalangan swasta ikut
rakat. kiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga berpartisipasi dalam program pemerintah un-
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang juga turut mendukung pembentukan ke- tuk membangun jumlah rumah yang reaso-
Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Andrili- menterian khusus perumahan. Menurutnya, nable untuk penyediaan rumah layak huni dan
wan Muhamad menegaskan bahwa program angka backlog kepemilikan rumah masih terjangkau untuk masyarakat khususnya MBR.
3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo- sangat besar di Indonesia. Hal itu menjadi (Rinaldi)
Gibran akan mampu mengurangi backlog
perumahan di Indonesia. Asosiasi itu sangat
mendukung program positif ini untuk mem-
bantu masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) memiliki rumah.
“Kami mengusulkan dibentuknya kembali
kementerian khusus perumahan, karena peru-
mahan dan infrastruktur sama pentingnya.
Oleh karena itu, urusan perumahan tidak cu-
kup hanya ditanggani oleh pejabat setingkat
direktur jenderal,” kata Andriliwan yang akrab
disapa Andre Bangsawan.
Dia mengingatkan agar program 3 juta
rumah ini diikuti dengan penyempurnaan ter-
hadap regulasi dan skema-skema pembiayaan
termasuk membenahi undang-undang yang
terkait perumahan. Pengembang selama ini
sangat kesulitan dalam mengurus perizinan, FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RealEstat Indonesia | Edisi 213, September 2024 | 9