
Diskusi Media 100 Hari Kinerja Kementerian PKP (Foto: Oki Baren)
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis Program 3 Juta Rumah bakal sulit terealisasi. Pasalnya, cara kerja Menteri PKP Maruarar Sirait dinilai tidak akan mungkin dapat mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto merumahkan rakyat.
“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo kok,” tandas Junaidi.
Respons 100 Hari Kinerja Kementerian PKP
Menyikapi 100 Hari Kementerian PKP, kata Junaidi, Apersi sebagai bagian dari ekosistem perumahan merasa tidak senang. Kementerian PKP, termasuk Menteri PKP, imbuh Junaidi, seharusnya membimbing pengembang. “Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.

Diskusi Media 100 Hari Kinerja Kementerian PKP (Foto: Oki Baren)
Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad mengatakan bahwa isu-isu ‘liar’ yang dilontarkan oleh kementerian tentunya berdampak negatif terhadap minat kalangan MBR untuk membeli rumah. Misalnya, dengan pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait adanya bantuan rumah gratis serta stigma pengembang nakal.
“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan dengan harapan sektor perumahan MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan). Setelah terbentuk, Kementerian PKP justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, pengembang tidak happy,” tegas Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M. Syawali Priatna juga sependapat dengan ketiga asosiasi perumahan lainnya. Dia juga mengaku tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP. “Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya Program 3 Juta Rumah, termasuk berjalannya FLPP,” katanya.
Syawali menambahkan, Program 3 Juta Rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerja sama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.