100 Hari Kerja Kementerian PKP, Asosiasi Perumahan Tidak Puas
- calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
- print Cetak
Diskusi Media 100 Hari Kinerja Kementerian PKP (Foto: Oki Baren)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Pimpinan sejumlah asosiasi perumahan merasa tidak puas atas capaian kinerja 100 hari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Alih-alih membuat gebrakan untuk program perumahan rakyat, kementerian yang baru muncul setelah absen 10 tahun terakhir ini justru memicu sejumlah kegaduhan.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang merupakan pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.
“Kami adalah pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahun menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” tegas Joko Suranto, dalam ‘Diskusi Media; Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP’ yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.
Kementerian baru tersebut malah membuat kebijakan yang dinilai kurang bersahabat dengan dunia usaha. Kementerian PKP juga melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Joko Suranto berharap Kementerian PKP mengubah pola komunikasi yang lebih memilih menggaungkan hal negatif dengan menutupi sisi positif pengembang.
“Kami sudah mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan rumah bagi MBR. Tapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain,” kata Joko Suranto.
Menurut Joko Suranto, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku usaha yang mampu menyediakan rumah hingga barometer kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.
“Tanggal 16 Agustus nanti Presiden Prabowo Subianto akan membacakan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari Kepala Negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” tegasnya.
Penulis Oki Baren
Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren
