BEKASI – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyatakan kesiapan untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan. Program ini merupakan upaya kolaborasi antara BTN, pemerintah, dan ekosistem perumahan nasional.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah termasuk bagi pekerja di industri media yang selama ini juga terlibat dalam menyebarluaskan informasi mengenai manfaat dari program pembangunan rumah nasional.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Hirwandi pada acara peluncuran Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5).

Peluncuran dan serah terima kunci untuk program rumah karyawan industri media dilaksanakan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, karena lokasinya yang dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti sekolah, minimarket, klinik kesehatan, dan jalan tol.

Hirwandi mengatakan, penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan bagi 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta, dan Makassar.

Lebih lanjut, kata Hirwandi, BTN secara aktif ikut serta dalam mengedukasi pengembang dan mitra kerja untuk membangun rumah terjangkau yang berkualitas, baik dari segi fasad rumah, pencahayaan maupun sirkulasi udara dan kawasan sekitarnya.

Sebagai bank yang memiliki positioning kuat di bisnis perumahan, khususnya dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR Subsidi selama tahun 2015 hingga 2025.

“Ini menunjukkan komitmen BTN untuk membuka akses pembiayaan kepemilikan rumah kepada siapa saja dan menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung terwujudnya zero backlog di tahun 2045,” ujar Hirwandi.

Apresiasi Pemerintah

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid mengatakan dari data kementeriannya terungkap bahwa dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70% diantaranya belum memiliki rumah yang layak. Padahal, insan media dalam menjaga demokrasi terkadang mengorbankan kepentingan pribadinya demi mengedepankan informasi dan kepentingan umum.

“Saya pernah berkarir sebagai jurnalis selama 10 tahun, sehingga saya sangat bergembira ketika Pak Menteri PKP menelepon saya untuk mengajak Komdigi berpartisipasi dalam program ini. Saya langsung hubungi Dewan Pers dan asosiasi pekerja media. Tidak sampai sebulan, akhirnya terwujud alokasi 1.000 rumah bersubsidi untuk karyawan industri media, dan hari ini dinaikkan menjadi 2.000 unit,” kata Menteri Komdigi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan apresiasinya kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya. Menteri PKP juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

‘Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS. Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara,” kata Menteri Ara.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk karyawan industri media termasuk wartawan yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, diantaranya belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

Terlihat hadir pada acara peluncuran Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Bekasi antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. (MRI)