Tangerang – Sinar Mas Land menjadi pionir perusahaan properti dalam pemanfaatan energi hijau (energi baru terbarukan/EBT) yang mengantongi sertifikat energi hijau (renewable energy certificate/REC) dari PT PLN (Persero). Hal ini sebagai wujud komitmen serta kontribusi pengembang properti tersebut dalam mengurangi efek rumah kaca penyumbang perubahan iklim.

“Sinar Mas Land merupakan pengembang yang terdepan dalam pemanfaatan EBT. Terbukti dari komitmennya dalam mendukung gerakan global untuk mengurangi efek gas rumah kaca melalui pengembangan gedung hijau. Semoga langkah maju Sinar Mas Land ini juga diikuti oleh pengembang lainnya,” tutur Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Abdul Farid, saat seremoni perjanjian jual beli REC antara Sinar Mas Land selaku pelanggan dan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten, di Sinar Mas Land Marketing Office, Tangerang, Selasa, 21 Maret 2023.

Sebanyak lima gedung milik Sinar Mas Land telah mengantongi REC dari PLN. Kelima gedung itu yakni Sinar Mas Land Plaza Thamrin, Sinar Mas Land Plaza BSD City, My Republic Plaza BSD City, Green Office Park 1 BSD City, dan Green Office Park 9 BSD City. Untuk tahap awal, ppenyediaan sebesar 613 mWh secara bertahap akan tercapai 100 persen pembelian REC pada Januari 2025 mendatang.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land, Muhammad Reza Abdulmajid mengatakan pembelian REC mewakili hak kepemilikan atas manfaat lingkungan dari pembangkit listrik sumber energi terbarukan. Sebelumnya, kata Reza, pihaknya juga telah melakukan upaya dekarbonisasi melalui implementasi bangunan hijau yang memberikan efisiensi energi relatif besar. Perseroan juga telah melakukan pemasangan solar panel di sejumlah gedung komersial miliknya.

“Kami berharap penggunaan listrik hijau yang ramah lingkungan dari PT PLN (Persero) dapat mencapai target dekarbonisasi perusahaan sebesar 35 persen dari sektor energi di tahun 2034 mendatang. Persentase itu setara dengan 35.476,10 ton karbondioksida (CO2e). Inisiatif ini juga akan mendukung komitmen perusahaan untuk mencapai net zero emissions (NZE) di tahun 2060 sesuai target pemerintah,” tukasnya.

Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim (climate change) telah menjadi salah satu masalah global di berbagai belahan dunia. Krisis iklim itu telah mendorong Indonesia serta 194 negara lain untuk menandatangani Paris Agreement di tahun 2016 yang diwujudkan dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Bahkan negara-negara G-20 kembali menegaskan pentingnya isu krisis iklim dalam agenda mengurangi dampak perekonomian akibat krisis iklim dalam G-20 Summit Bali di tahun 2022.

Pemerintah optimistis bahwa target NDC ini tidak hanya baik bagi lingkungan. Namun juga dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya kewajiban oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai penyampaian laporan berkelanjutan (ESG Report) kepada seluruh emiten.

Sektor bangunan menyumbang sebanyak 39 persen dampak emisi karbon terhadap perubahan iklim. Hal ini tertuang dalam laporan Climate Transparency: Membandingkan Aksi Iklim G20 Menuju Zero Net pada tahun 2021. Berdasarkan laporan itu, kontribusi sektor bangunan terhadap emisi karbon dari pembakaran bahan bakar untuk pembangunan, hingga jaringan listrik dan peralatan rumah tangga.

Untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi saat ini, Pemerintah Indonesia melakukan transisi energi secara bertahap dari yang sebelumnya menggunakan energi fosil, kemudian beralih menuju energi bersih dan terbarukan.

Pemerintah Indonesia mengampanyekan transisi energi ini melalui program Net Zero Emissions (NZE) 2060 untuk mempercepat pencapaian target NDC pada tahun 2030 sebanyak 32 persen hingga 43,2 persen atau setara dengan 912-1.225 juta ton CO2e.

Target Tahun 2060

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Strategi Pencapaian Transisi Energi, Ego Syahrial menegaskan, pengembangan EBT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah meningkatkan target NDC menjadi 32 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43 persen dengan dukungan global pada tahun 2030 mendatang.

“Pemerintah tentunya tidak dapat sendirian untuk melakukan transisi energi menuju energi bersih dan akselerasi pencapaian target EBT. Perlu peranan multi-stakeholders, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, akademisi, asosiasi, hingga masyarakat. Kami mengapresiasi upaya Sinar Mas Land yang telah memanfaatkan REC untuk lima gedung kantor yang telah tersertifikasi menjadi green building,” tegas Ego Syahrial.

“Semoga penggunaan REC dapat berlanjut pada inisiatif penggunaan EBT di seluruh fasilitas Sinar Mas Land. Kami harap, upaya ini juga dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk memanfaatkan EBT melalui penerapan prinsip Environmental, Social, dan Corporate Governance (ESG) sehingga dapat mempercepat pelaksanaan transisi energi untuk mencapai target NZE pada 2060,” pungkasnya. (BRN)