Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Jakarta – Direktorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengatakan, nilai ekonomi tanah sangat dipengaruhi oleh tata ruang.
“Perubahan nilai karena adanya perubahan tata ruang menunjukkan korelasi yang kuat antara nilai tanah dengan tata ruang. Contohnya, harga tanah yang hanya dilalui jalan tol, akan lebih murah nilainya dibandingkan dengan harga tanah yang berada di dekat exit tol,” jelas Gabriel dalam keterangan resminya, Jumat 4 November 2022.
Gabriel menjelaskan, prediksi nilai tanah beberapa tahun ke depan bisa dibuat dengan overlay dari peta nilai tanah dengan peta tata ruang.
Selain itu, perlu ada langkah antisipatif melalui kebijakan-kebijakan yang terukur dan terencana dengan baik. Diperlukan pula pengembangan kebijakan khususnya pada Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat.
Adapun agraria melingkupi berbagai aspek yang terkait dengan nilai-nilai tanah. Nilai tersebut meliputi nilai ekologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Lalu, hukum dalam sistem keruangan (spatial system) dan terikat dalam dimensi waktu.
Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan penataan dalam bentuk penatagunaan tanah atau penataan ruang, pengadministrasian tanah dan ruang dalam suatu sistem hukum yang solid.
Aset Tanah
Sementara Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, mengemukakan, kadaster lengkap merupakan upaya value creation dasar. Alhasil, tingkat kepercayaan terhadap aset tanah dapat ditingkatkan melalui informasi yang simetris.
“Desa/Kota Lengkap dengan data bidang tanah terdaftar merupakan faktor penting dalam berlangsungnya ekonomi perkotaan, terutama melalui efisiensi proses bisnis yang membutuhkan data bidang tanah,” tutur Virgo.
Selain itu, untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Index, salah satunya dengan meningkatkan jumlah tanah terdaftar. Namun, usaha ini masih terkendala dengan adanya persepsi masyarakat, yaitu ketika tanah sudah memiliki sertipikat, maka pajaknya akan menjadi mahal.
Ketika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selesai, harapannya layanan pertanahan dapat meningkat frekuensi dan volumenya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu adanya layanan elektronik termasuk di dalamnya mencakup informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik.
Harapannya, dengan adanya kemudahan memperoleh informasi pertanahan secara elektronik dapat meningkatkan perkembangan ekonomi pertanahan. (SAN)
