Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Lagi, Pengembang Pertanyakan Harga Baru Rumah MBR

Lagi, Pengembang Pertanyakan Harga Baru Rumah MBR

  • calendar_month Jumat, 15 Jul 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pengembang kembali mempertanyakan harga jual baru untuk hunian khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masih belum adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi membuat banyak pengembang terpaksa memilih menunda pembangunan dan penjualan.

“Tapi bagi pengembang yang terkendala cashflow tentu akan sulit. Sehingga mereka terpaksa tetap melakukan penjualan rumah subsidi,” tutur Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Sulawesi Utara, Sonny Mandagi, kepada industriproperti.com, di Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022.

Dari 140 perusahaan anggota REI Sulut, kata Sonny, hampir separuhnya menunda pembangunan dan penjualan rumah subsidi. “Pengembang yang menunda pengembangan maupun penjualan unit rumah bersubsidi biasanya yang masih memiliki daya tahan cashflow. Sehingga sebagian besar pengembang di Sulut lebih memilih menahan diri,” tutur Sonny.

Sonny menegaskan, alasan pengembang menunda penjualan bukan karena berharap untung. “Kami bukan mau untung besar. Harga baru rumah bersubsidi itu sesuatu yang mutlak harus ada. Sebab kenaikan biaya operasional pembangunan rumah subsidi sudah terjadi,” tukasnya.

Berbanding Terbalik

Lebih jauh Sonny mengatakan, harga jual rumah subsidi sudah tidak sesuai dengan investasi yang ditanamkan dalam pembangunan rumah khusus MBR. “Apabila masih ada pengembang yang tetap mengerjakan pembangunan, karena keterpaksaan akibat kebutuhan pendanaan dan kewajiban pembayaran pinjaman kredit,” tutupnya.

Kebijakan penyesuaian harga jual rumah MBR terakhir kali terbit pada tahun 2020 lalu. Hal ini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor: 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi DPP REI bersama DPD REI Seluruh Indonesia, medio April 2022 lalu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna memastikan akan mengawal rencana penyesuaian harga jual rumah subsidi. Namun, dia tidak merinci kapan peraturan tersebut bisa terbit.

“Saya khawatir menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi, saya akan kawal prosesnya,” ujarnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Edisi Juni 2020

    Majalah REI Edisi Juni 2020

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2020
    • 0Komentar

    Survival of The Fittest Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Di tahun 1800-an, di dalam bukunya On the Origin of Species, Charles Darwin menggunakan istilah “survival of the fittest” yang sebenarnya dicetuskan pertama kali oleh seorang ekonom asal Inggris Herbert Spencer yang menganalisis teori seleksi alam Darwin dengan sebuah prinsip ekonomi. Ya dua […]

  • Catat! Ini Aturan Turunan UU HPP

    Catat! Ini Aturan Turunan UU HPP

    • calendar_month Rabu, 6 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta –  Pemerintah menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam penerbitannya, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berharap, 14 PMK sebagai aturan turunan UU HPP ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat UU HPP. […]

  • Pelatihan Developer Muda

    Dukung Pengembang Naik Kelas, BTN Gelar Pelatihan Developer Muda di Surabaya

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • 0Komentar

    Surabaya – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengadakan pelatihan untuk developer muda yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur, di Surabaya, Senin, 9 September 2024. Program pelatihan yang membidik developer pemula ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi saling menguntungkan antara Bank BTN bersama pelaku usaha pembangunan perumahan. “Saya berharap pelatihan ini dapat […]

  • Peluncuran Kanal Debottlenecking Satgas P2SP

    Kemenko Perekonomian Luncurkan Kanal Debottlenecking Satgas P2SP

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) meluncurkan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif. Kanal ini dirancang untuk menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) […]

  • Digitalisasi Pacu Transaksi Layanan Pertanahan

    Digitalisasi Pacu Transaksi Layanan Pertanahan

    • calendar_month Rabu, 3 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Prosedur digitalisasi dokumen dan warkah tanah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan transaksi di bidang layanan pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memperluas cakupan transformasi digitalisasi layanan pertanahan secara bertahap. “Proses layanan atau transaksi dari Hak Tanggungan saja semester ini sudah lebih dari Rp 460 triliun. Itu sebagai pinjaman yang bisa memberikan […]

  • hunian ikn

    Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi IKN

    • calendar_month Sabtu, 19 Nov 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) ditagetkan rampung pada tahun 2023. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Kami terus memantau dan mempercepat pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi di IKN,” kata Direktur Jenderal Perumahan […]

Translate »
expand_less