Ketua DPD REI Jabar Lia Nastiti dan Kepala Badan Diklat REI MR Priyanto (Foto: Oki Baren)
Bandung – Kendati Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), ternyata persoalan perizinan masih menjadi momok bagi pelaku usaha properti di Provinsi Jawa Barat. Padahal, pasokan papan belum mampu mengejar laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan hunian layak. Menyadari pentingnya hal tersebut, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Barat menggagas pendidikan dan pelatihan (diklat) perizinan bidang perumahan.
“Kami berharap diklat ini dapat memberikan pemahaman para pengembang dalam mengurus perizinan. Kecepatan proses perizinan sangat penting, tidak hanya bagi pengembang. Tapi juga untuk konsumen perumahan dan bank penyedia KPR,” tegas Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Barat, Lia H Nastiti pada acara Short Course Aplikasi Perbankan dan Perizinan Perumahan, di Bandung, Selasa, 5 Desember 2023.
Ketua Tim Penyelenggara Helpdesk Perizinan DPP REI Muhammad Turino Junaedy menambahkan, proses perizinan merupakan komponen penting dalam proyek pembangunan perumahan. Namun, tak jarang urusan perizinan perumahan menghabiskan waktu yang cukup lama. Bahkan bisa mencapai dua tahun.
“Untuk itu, DPP REI membentuk helpdesk untuk mendorong percepatan perizinan. Pemerintah pusat telah menerapkan Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha untuk mengurus perizinan,” tukas Junaedy.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan REI, MR Priyanto berharap, para peserta dapat menguasai model pengurusan perizinan sesuai aturan yang berlaku. “Kami berharap peserta pelatihan mengelaborasi berbagai aspek bidang perizinan. Khususnya perizinan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan UKL-UPL (Amdalnet). Kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Bank BTN,” ucap Priyanto.
Pemilu vs Penjualan
Berdasarkan proyeksi, transaksi sektor properti di tahun depan akan terus bertumbuh. Kendati di tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik seiring perhelatan demokrasi Pemilu 2024. “Sektor properti akan terus tumbuh, terutama di kawasan Kota Bandung dan sekitarnya. Apalagi, saat ini Jakarta – Bandung sudah tersedia moda transportasi kereta cepat yang melengkapi jalan tol,” tutur Lia.
Deputi Non Subsidized Mortgage Division (NSMD) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Dedy Lesmana menyatakan, ditengah kontestasi politik nasional, pelaku usaha properti harus tetap mengedepankan kreativitas agar sektor industri ini tetap bergulir. “Walaupun ada pemilu, kita tentu berharap penjualan perumahan tetap lancar,” tegas Dedy.
Dedy optimistis penjualan properti di Jawa Barat akan tetap agresif. Pasalnya, Provinsi Jawa Barat memiliki beragam keuntungan. Antara lain, letak geografisnya yang bersebelahan dengan Ibu Kota Jakarta, serta bonus demografis yakni jumlah penduduk yang terbesar di Indonesia. “Penjualan properti di Provinsi Jawa Barat akan tetap agresif. Apalagi, provinsi ini merupakan penyumbang pembangunan properti terbesar di Indonesia,” ucapnya.
Menurut Dedy, saat ini sebanyak 75% transaksi rumah mengandalkan dukungan pembiayaan perbankan. “Karena sinergi Bank BTN dan REI sudah lama, sehingga ini menjadi sinergi paling kuat untuk mendukung ekosistem penyediaan perumahan,” ujarnya.
Lia melanjutkan, bisnis properti merupakan sektor krusial yang mampu menggerakkan perekonomian karena memiliki efek pengganda terhadap 185 sektor industri lainnya. “Pandemi adalah problem yang tidak bisa kita hindari karena sangat berpengaruh terhadap produksi maupun penjualan properti. Namun, saat ini kita sudah berhasil keluar dari permasalahan pandemi,” ujarnya. (BRN)
