JAKARTA – Selama ini masih terjadi kekurangan investasi di sektor infrastruktur sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur (infrastructure gap) yang besar. Akibatnya, terjadi defisit infrastruktur selama bertahun-tahun di Indonesia terutama setelah krisis ekonomi 1998.

Hingga 2017, Indonesia masih terus mengejar ketertinggalan posisi stok modal infrastruktur yang baru berkisar 43%, masih di bawah negara-negara G20 yang rata-rata di angka 70%.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengungkapkan infrastructure gap inilah yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Semakin kecil kesenjangan, maka akan semakin besar peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

“Sampai saat ini, pemerintah telah berhasil menunjukkan capaian nyata di bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak dalam menutup infrastructure gap tersebut guna mencapai tujuan menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam diskusi di Surabaya yang dikutip Jumat (28/10/2022).

Wahyu Utomo yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menambahkan pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan.

Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritisasi program atau proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, saat ini pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 Proyek Strategis Nasional dan 12 Program Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

PSN adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi. PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program yang tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi hingga pendidikan.

Selain itu, dampak adanya PSN terhadap dunia ketenagakerjaan yakni dapat menyerap sekira 1,95 juta orang tenaga kerja selama empat tahun (periode 2020-2024) yang sejalan dengan estimasi penyerapan investasi oleh PSN-PSN tersebut. Bahkan diestimasikan potensi penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan perekonomian berbasis pengembangan wilayah dapat mencapai 11 juta orang terhitung sejak 2016 lalu.

“Ke depan, kita semua berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja. Bilamana hal ini selesai dikerjakan, maka Indonesia akan memiliki potensi berupa Produk Domestik Bruto (PDB) 2045 senilai US$7 triliun dan akan menduduki peringkat lima besar perekonomian dunia,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi pembicara kunci secara virtual di diskusi yang diadakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.

Ditegaskan, setelah memegang tampuk Presidensi G20 Indonesia di tahun ini, Indonesia di tahun depan juga mendapatkan peran penting sebagai Ketua ASEAN. Agenda ini akan mendorong penguatan peran Asia terhadap ekonomi global, dengan tiga pilar utama yaitu Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability.

Ketiga pilar tersebut menjadi komitmen meningkatkan produktivitas ekonomi, mewujudkan ketahanan sekaligus antisipasi terhadap krisis yang akan dihadapi masyarakat dunia.

“Momentum keketuaan ini diharapkan dapat memunculkan berbagai ide dan gagasan baru, khususnya peran pemuda sebagai agen perubahan yang dapat memberikan warna baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Menko Airlangga pada acara yang termasuk dalam rangkaian Ekon Goes to Campus tersebut.

Pembangunan Ekonomi

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang juga menjadi salah satu narasumber mengungkapkan bahwa infrastruktur adalah modal dasar sosial, maka itu Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur.

“Investor mau investasi atau buka pabrik di Jawa Timur tidak hanya berdasarkan sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) yang murah saja, tapi juga harus ditopang oleh infrastruktur memadai dan kemampuan teknologi mumpuni. Infrastruktur adalah enabler yang mendorong pengembangan industri di Jatim,” ungkapnya.

Dengan 40 juta penduduk, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar kedua kepada perekonomian nasional, sehingga yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi provinsi itu adalah sektor industri, jasa, serta PSN.

“Salah satu proyek yang dikejar penyelesaiannya yakni sistem penyediaan air atau bendungan yang penting sekali untuk menopang kawasan industri, lalu sistem pengendalian banjir supaya tidak terjadi gangguan logistik, dan juga sistem transportasi dengan mendorong pembangunan jalan tol yang menghubungkan banyak kawasan di Jatim,” jelasnya. (MRI)