Banjarbaru – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen meningkatkan sinergi bersama pemerintah serta perbankan dalam penyediaan perumahan bersubsidi di Provinsi Kalsel. Hal ini seiring masih tingginya angka kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta aparatur sipil negara (ASN) akan suplai hunian.

“Kebutuhan perumahan bagi MBR dan ASN di Kalsel masih sangat besar. Untuk itu, kami siap bersinergi sesuai kesepakatan yang sudah dijalankan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel dan kalangan perbankan,” tegas Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Kalsel, Ahyat Sarbini, dalam keterangan persnya, Selasa, 27 Juni 2023.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel telah menggelar Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP, di Kota Banjarbaru, Senin, 26 Juni 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto.

“Untuk lebih memperluas serapan perumahan di Kalsel maka perlu adanya sinergi antara pelaku usaha pembangunan perumahan bersama pemerintah daerah maupun pihak perbankan,” tegas Ahyat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengungkapkan, kebutuhan perumahan di Provinsi Kalsel masih cukup besar. Berdasarkan data tahun 2021, jumlah rumah mencapai 1.004.710 unit dengan angka kekurangan kebutuhan (backlog) sebesar 126.611 unit. “Hal ini karena adanya ketidaksesuaian kebutuhan rumah dengan penambahan jumlah rumah. Pemprov Kalsel berusaha memenuhi kebutuhan perumahan rakyat melalui kerja sama dengan REI Kalsel dan Bank Kalsel,” jelas Roy Rizali Anwar.

Menurut Roy Rizali Anwar, sosialisasi ini dapat mendorong peningkatan pembangunan perumahan layak huni yang aman, sehat, dan terjangkau. “Dengan skema pembiayaan perumahan yang efektif maka akan memberikan kemudahan akses bagi MBR dan ASN dalam kepemilikan rumah,” tandasnya.

Tren Pertumbuhan

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan, dalam waktu empat tahun terakhir realisasi KPR-FLPP di Provinsi Kalsel memperlihatkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. “Dengan kondisi tersebut, kami berharap realisasi penyaluran FLPP pada akhir tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan dapat melampaui pencapaian pada tahun 2022,” tutur Adi.

Berdasarkan data BP Tapera, sepanjang tahun 2020 penyaluran KPR-FLPP di Kalsel senilai Rp506,21 miliar atau setara 4.784 unit. Setahun berikutnya angkanya naik menjadi Rp764,49 miliar atau setara 6.728 unit, kemudian melambung menjadi Rp1,02 triliun atau setara 8.753 unit di tahun 2022. Sedangkan per akhir Juni 2023, tercapai Rp 420,46 miliar (ekuivalen 3.580 unit).

Plt Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, pihaknya melalui skema konvensional dan syariah membiayai 1.400 unit rumah dari pembiayaan FLPP dan 650 unit dari pembiayaan BP Tapera. “KPR Tapera itu untuk ASN sedangkan Tapera untuk MBR atau non fix income yang bukan ASN,” jelas Fachrudin.

Fachrudin berharap dapat memenuhi target pembiayaan sebelum akhir tahun sehingga dapat meminta tambahan kuota seperti sebelumnya. “Penambahan kuota itu maksimalnya sekitar 20 persen dari kuota sebelumnya,” jelas Fachrudin seraya mengatakan animo pembiayaan perumahan terbilang tinggi setiap tahunnya. (BRN)