Jakarta –  Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta menggelar WEBINAR URBIE #04 “Waspada Pencemaran Udara di Perkotaan” yang membahas permasalahan polusi udara di kota besar dan pentingnya perencanaan kota ke depan.

“Ini menjadi satu PR (pekerjaan rumah) bagaimana perencanaan kota ke depan mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ucap Ketua IAP DKI Jakarta Adhamaski Pangeran saat membuka webinar yang digelar secara daring pada Senin 26 Juni 2023.

Adham, demikian dia akrab di sapa, menjelaskan bagaimana perencanaan kota ke depan untuk mengantisipasi tingginya polusi udara, misalnya dengan banyak membangun taman dan fokus pada pembangunan TOD (transit oriented development) untuk mengurangi mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

Pada kesempatan yang sama, Subkorbid Informasi Pencemaran Udara Unit Kerja Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan BMKG Taryono menjelaskan, memburuknya kualitas di wilayah urban secara umum diakibatkan oleh faktor meteorologi. Salah satunya dikarenakan masuknya musim kemarau ke musim hujan yang berperan untuk menghapus debu/polusi dari udara.

Selain faktor meteorologi, sektor transportasi juga merupakan kontributor utama polusi udara PM2.5. Emisi PM 2.5 juga berasal dari sektor industri, pembangkit listrik dan sektor komersial.

“Faktor-faktor meteorologi juga sangat mempengaruhi untuk kondisi kualitas udara di suatu kota,” ucap Taryono.

Subkorbid Informasi Pencemaran Udara Unit Kerja Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan BMKG, Taryono. (Foto: Istimewa)

Transportasi dan Tata Ruang

Sementara itu, Manajer Kampanye Energi dan Pekotaan WALHI Dwi Sawung menyoroti transisi energi di perkotaan dalam mengatasi meningkatnya polusi udara. Disebutkan Dwi bahwa transisi energi perkotaan membutuhkan pengaturan tata ruang antara pemukiman – kantor – bisnis. Selain itu, diperlukan pula transportasi publik yang menunjang dan transisi pembangkit listrik.

“Pejabat naik transportasi publik agar mereka merasakan langsung bagaimana transportasi publik yang benar dan terjadi sekarang. Agar mereka bisa mengetahui pula bagaimana membangun transportasi publik yang benar dan layak,” terangnya.

Adapun Pusat Riset dan Inovasi Daerah BAPEDDA DKI Jakarta Andhika Aji mengatakan, untuk memperluas jaring transportasi publik membutuhkan dukungan semua pihak. Kemudian sejumlah bus juga telah menggunakan tenaga listrik.

“Ini tidak hanya bisa dilakukan di Pemerintah Daerah saja. Ini membutuhkan kerja sama multi pihak. Misalnya, kita sudah menyediakan transportasi publik. Mari kita gunakan bersama-sama,” ucap Aji.

Tak hanya soal transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga rutin melakukan uji emisi kendaraan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Kemudian, Pemprov DKI juga terus menambah area ruang terbuka hijau di Ibu Kota. “Ini juga salah satu upaya kita yang dilakukan oleh Pemprov adalah berusaha untuk menambah ruang terbuka hijau,” tutupnya.(SAN)