Ilustrasi emisi karbon. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Perencana kota menghadapi tantangan besar terkait pengurangan emisi karbon. Dunia saat ini sedang menghadapi kondisi kota yang semakin panas karena tingginya emisi karbon yang berasal dari transportasi, industri dan juga bangunan-gedung atau sektor properti.
“Persoalan kebijakan iklim ataupun juga pengurangan emisi karbon ini terkadang menjadi satu PR bagi kita di praktisi perencana kota,” kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta Adhamaski Pangeran saat membuka Webinar Urban Dialogue 2023 #5 IAP DKI Jakarta dengan tema “Upaya Percepatan Net Zero Carbon di Perkotaan” pada Jumat, 28 Juli 2023.
Adham, sapaan akrabnya, melanjutkan, tujuan dari webinar kali ini adalah untuk mendiskusikan kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan pemerintah untuk mencapai net zero carbon di perkotaan.
“Di diskusi kali ini kita ingin tahu sebetulnya bagaimana kita mengurangi emisi karbon. Kemudian harapannya webinar kali ini bisa menambah pengetahuan dari rekan-rekan semua yang telah ikut,” imbuhnya.
Terkait peran perkotaan, Yoesep Budianto dari Litbang Kompas, mengatakan perkotaan di Indonesia, termasuk kota-kota di dunia pun memegang peran-peran kunci yang sangat strategis dalam menekan emisi karbon global dan dalam rangka untuk menekan dampak dari perubahan iklim ini.
“Artinya, urgensi kita untuk menekan emisi karbon dalam studi pembangunan pun dalam kasus pembangunan perkotaan di Indonesia menjadi sesuatu penting,” jelas Yoesep.
Webinar Urban Dialogue 2023 #5 IAP DKI Jakarta dengan tema “Upaya Percepatan Net Zero Carbon di Perkotaan”. (Foto: Istimewa)
Kawasan perkotaan, lanjutnya, menyimpan segudang masalah lingkungan. Indeks kelayakan huni kawasan perkotaan terbilang rendah. Paling buruk adalah aspek lingkungan. Dua penyebabnya adalah kepadatan bangunan dan sistem transportasi. Persoalan laten, namun berimplikasi besar pada kualitas hidup masyarakat.
“Muara dua persoalan utama perkotaan adalah polusi udara dan emisi karbon yang sangat besar,” tegasnya.
Untuk membangun sebuah kawasan yang rendah karbon, ujar Yoesep, dimulai dari tingkat kesadaran komunal. Keberhasilan kebijakan dimulai dari tingkat literasi yang bermuara pada kesadaran dan kemauan berpartisipasi.
Langkah Konkret
Sementara pendekatan untuk melakukan net zero carbon secara umum ada dua, yaitu melakukan reduksi pemakaian energi dan menghapuskan karbon.
“Seharusnya dua metode tersebut dilakukan secara pararel. Tapi, prioritas untuk melakukan net zero carbon itu kita harus melakukan reduksi terlebih dahulu terhadap pemakaian energi dan juga emisi karbon untuk bangunan gedung ataupun lainnya,” jelas Technical Specialist Green Building Program International Finance Corporation (IFC), Yanu Aryani.
Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Pemprov DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta serius dalam merespon untuk penanganan dampak perubahan iklim.
“Jakarta merupakan kota yang sangat rentan menghadapi risiko bencana iklim karena memang ada 13 sungai yang mengalir dari sisi selatan ke utara menuju Laut Jawa. Kemudian juga urbanisasi yang tinggi sampai saat ini tercatat lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang bermukim di DKI Jakarta. Layak huninya masih cukup rendah sehingga memang masih banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan ruang terbuka hijau dan juga meningkatkan sarana prasarana umum,” terangnya.
Dia melanjutkan, komitmen DKI Jakarta dalam pencapaian National Development Contribution (NDC) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021.
“Komitmen DKI Jakarta adalah berkontribusi dalam pencapaian NDC Indonesia dan Paris Agreement, berkontribusi pada visi global Net Zero Emission pada 2050, penurunan emisi gas rumah kaca 30% dan penurunan emisi gas rumah kaca langsung 50% pada tahun 2030,” imbuhnya. (SAN)
