Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Lagi, Pengembang Desak Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Lagi, Pengembang Desak Kenaikan Harga Rumah Subsidi

  • calendar_month Selasa, 2 Agt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pengembang daerah kembali menyuarakan permintaan penyesuaian harga jual rumah bersubsidi. Kali ini, desakan agar pemerintah menaikkan harga rumah subsidi berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur. Alasannya, ongkos pembangunan rumah subsidi yang melonjak drastis akibat dipicu tekanan ekonomi global.

“Sektor properti memiliki keterkaitan yang luas terhadap segala macam bidang usaha. Setidaknya ada 174 bidang usaha yang memiliki keterkaitan dengan bisnis properti. Jujur saja, adanya kondisi krisis ekonomi global, antara lain akibat perang Ukraina dan Rusia tetu saja memang berdampak terhadap usaha properti,” beber Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Soesilo Efendy, dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa, 2 Agustus 2022.

Soesilo menegaskan, permintaan kenaikan harga rumah subsidi juga karena pemerintah sudah lama tidak menerapkan kebijakan kenaikan harga jual rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan penyesuaian harga jual rumah MBR terakhir kali terbit pada tahun 2020 lalu. Hal ini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor: 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Ketentuan itu melengkapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

“Harga barang dan material saat ini terus bergerak naik. Kenaikan harga material bangunan saat ini sekitar 20 hingga 30 persen,” tukasnya.

“Saat ini harga jual rumah subsidi di Jawa Timur sekitar Rp 150.500 juta per unit. Kami berharap ada kenaikan hingga Rp 162 juta. Syukur-syukur bisa sampai Rp 165 juta,” kata Soesilo.

Inflasi Tak Terbendung

Sekretaris REI Jawa Timur Andi Rahmean Pohan menyebut, pihaknya melalui DPP REI telah mengusulkan kenaikan harga jual rumah subsidi di kisaran 7 persen untuk tahun ini. “Kami berharap tahun ini harga jual rumah subsidi mengalami kenaikan. Kami mengusulkan kenaikan 7 persen berarti Rp 162 juta per unit dari harga saat ini sebesar Rp 155 juta per unit berdasarkan tingkat inflasi,” ujar Andi.

Inflasi yang dimaksud Andi adalah inflasi di bidang konstruksi yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 14 persen. “Kementerian PUPR selama ini melihat inflasi secara keseluruhan yang nilainya sebesar 3 sampai 4 persen. Tapi, dari keseluruhan itu ada bawang dan cabai yang tidak berhubungan langsung dengan konstruksi. Sedangkan di konstruksi, komponen besi mengalami inflasi yang sangat tinggi,” tegas Andi.

Dengan begitu, usulan kenaikan 7 persen tersebut merupakan angka moderat. Pasalnya, apabila dihitung, kenaikan akibat inflasi pada sektor konstruksi bisa mencapai 20 persen.

“Tapi, kami tahu daya beli masyarakat belum meningkat 100 persen. Hal ini akibat adanya pandemi,” pungkasnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi beserta rombongan saat meninjau Tol Semarang - Demak (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden: Jalan Tol Semarang-Demak Tingkatkan Konektivitas dan Kendalikan Banjir Rob

    • calendar_month Sabtu, 12 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Masih dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat sore, 11 Juni 2021, meninjau pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Jalan tol tersebut merupakan bagian dari jaringan tol Jawa koridor Pantai Utara Jawa. “Sore hari ini saya meninjau proyek jalan tol Semarang-Demak yang merupakan bagian dari jaringan tol Jawa […]

  • BTN Siap Kebut Penyaluran KPR Bersubsidi FLPP di 2022

    BTN Siap Kebut Penyaluran KPR Bersubsidi FLPP di 2022

    • calendar_month Senin, 27 Des 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah telah tuntas mengalihkan pengelolaan dana bantuan subsidi pembiayaan perumahan berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Seiring pengalihan tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai bank penyalur berkomitmen mengoptimalkan penyaluran dana FLPP. Komitmen tersebut ditetapkan […]

  • Perkuat Lini Usaha, Intiland Kembangkan Batang Industrial Park

    Perkuat Lini Usaha, Intiland Kembangkan Batang Industrial Park

    • calendar_month Rabu, 8 Jun 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Intiland Development Tbk atau Intiland terus memperkuat lini usaha kawasan industri dengan melakukan ekspansi pengembangan kawasan industri baru. Perseroan memulai pengembangan Batang Industrial Park (BIP), sebuah pengembangan baru kawasan industri terpadu yang lokasinya berada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Permadi Indra Yoga, Direktur Pengembangan Bisnis Intiland menjelaskan pengembangan BIP menjadi salah […]

  • Pemerintah Bentuk Satgas Tagih Dana BLBI

    Pemerintah Bentuk Satgas Tagih Dana BLBI

    • calendar_month Sabtu, 5 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah  berupaya menyelesaikan hak tagih atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp 110,4 triliun. Untuk itu, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih […]

  • Realisasi Penerimaan Pajak Per 26 Mei 2022 Tembus 53 Persen

    Realisasi Penerimaan Pajak Per 26 Mei 2022 Tembus 53 Persen

    • calendar_month Jumat, 27 Mei 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak per 26 Mei 2022 mencapai Rp 679,99 triliun. Jumlah ini setara 53,04 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yakni sebesar Rp 1.265 triliun. “Ini mencerminkan betapa ekonomi kita sudah mulai membaik. Penerimaan dari sektor perpajakan tidak semata-mata terdorong hanya dari sumber daya alam, tetapi juga dari […]

  • sektor properti

    Pemerintah Fokus Keberlangsungan Sektor Properti

    • calendar_month Sabtu, 10 Sep 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Keberlangsungan sektor properti menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti mampu menyerap tenaga kerja dan memberi multiplier effect bagi industri lain. “Dampak multiplier yang timbul baik dari sisi forward-linkage maupun backward-linkage yang diberikan industri properti juga menjadi dasar pertimbangan dibentuknya regulasi dan insentif agar properti dapat […]

Translate »
expand_less