Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Studi ini Temukan Dampak Rumah Subsidi ke Kesehatan Masyarakat

Studi ini Temukan Dampak Rumah Subsidi ke Kesehatan Masyarakat

  • calendar_month Rabu, 26 Okt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Hasil penelitian mahasiswa Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Adhamaski Pangeran, menemukan keterkaitan antara pembangunan rumah subsidi dengan kesehatan masyarakat.

Hal ini tertuang dalam thesis yang menggunakan model ekonometrika berjudul “Hidup Sehat di Rumah Subsidi? Fakta dari Pembelian Rumah Subsidi FLPP di Indonesia Tahun 2011-2020”. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ucap Adham, demikian ia akrab di sapa saat seminar hasil penelitian untuk thesis di UI secara virtual, 26 Oktober 2022.

Adham menjelaskan, kesimpulan lain dari penelitian yang dilakukan adalah realisasi rumah FLPP memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap kualitas kesehatan masyarakat. “Ditemukan hubungan yang negatif antara FLPP dengan tingkat kesakitan, artinya semakin banyak realisasi FLPP semakin menurunkan tingkat kesakitan masyarakat”.

Sedangkan, variabel kepemilikan hunian pada kelompok MBR memiliki hubungan yang cukup siginifikan dengan tingkat kesehatan masyarakat.

Kemudian, fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki hubungan positif dengan tingkat kesakitan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya maldistribusi dari pesebaran tenaga kesehatan, terutama di puskesmas dan masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum memiliki rumah sakit.

Sejumlah saran yang tertuang dalam thesis tersebut, antara lain secara normatif perlu mengarustamakan sektor perumahan dalam rangka upaya pemerintah di bidang kesehatan. Bukan hanya kepada kelompok MBR penerima manfaat program FLPP tetapi juga seluruh kelompok masyarakat

“Secara teknis sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, setiap peralihan hak atas tanah harus menyertakan bukti BPJS Kesehatan. Perlu pengawasan dan evaluasi berkala terkait kesehatan penghuni rumah FLPP melalui laporan BPJS Kesehatan,” jelas Adham.

Penyesuaian Standar Teknis

Standar teknis konstruksi Kepmen Kimpraswil 403 Tahun 2002, lanjut Adham, perlu adanya penyesuaian. Utamanya akibat adanya pandemi Covid 19, termasuk kebutuhan ruang per orang, standar ventilasi, pencahayaan, sirkulasi udara, dan lain sebagainya.

Selain itu, perlu ada database profil penerima manfaat program FLPP yang di-update secara berkala. Hal ini sebagai bahan evaluasi penerima manfaat terhadap kesejahteraan dan kesehatan penghuninya.

“Program FLPP harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan maupun jaminan sosial lainnya, seperti PKH, KIP, KIS, Bansos Tunai, dan lain-lain agar bantuan pemerintah mencakup seluruh kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan,” imbuh Adham.

Sementara pengajar FEB UI Widyono Soetjipto yang juga merupakan Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) mengatakan topik dalam thesis sangat menarik.

“Pada sore ini kita akan mendengarkan seminar hasil dari penelitian dari Adhamaski Pangeran yang berkaitan dengan program FLPP dan kaitannya dengan kesehatan. Topiknya sangat menarik sekali,” kata Widyono.

Widyono menanggapi model ekonometrika dalam penelitian bahwa perlu ada variabel mediator antara FLPP dengan variabel sakit.

“Modelnya itu tidak mengaitkan langsung antara FLPP dengan variabel sakit, tapi di antara FLPP dengan sakit itu ada semacam variabel mediatornya, yaitu layak huni. Jadi dalam pemikiran saya itu harusnya FLPP berpengaruh terhadap layak huni baru kemudian rumah layak huni ini berpengaruh terhadap sakit. Ini yang saya pikir jadi landasan adanya variabel baru interaksi rumah layak huni dan FLPP,” jelasnya.

Sementara itu pengajar FEB UI lainnya, Khoirunurrofik menyebut ada kebaruan dalam studi ini. “Ada novelty ada penelitian ini, karena sebelumnya belum ada penelitian yang mengaitkan subsidi FLPP dengan kesehatan,” ujar Khoirunurrofik. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sinar Mas Land Konsisten Dukung Peningkatan Kemampuan Talenta Digital

    Sinar Mas Land Konsisten Dukung Peningkatan Kemampuan Talenta Digital

    • calendar_month Senin, 6 Jun 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sinar Mas Land melalui Digital Hub konsisten untuk terus mendukung peningkatan kemampuan talenta digital Indonesia melalui program beasiswa pendidikan dan pelatihan coding. Kali ini, perusahaan telah meluluskan 19 peserta beasiswa coding dari salah satu institusi pendidikan di bidang teknologi yakni Techpolitan BSD City pada Jumat (3/6). Para peserta adalah pemuda dan pemudi yang […]

  • Akuisisi BTN Syariah Ancam Program Rumah MBR di Aceh

    Akuisisi BTN Syariah Ancam Program Rumah MBR di Aceh

    • calendar_month Kamis, 16 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Aceh terancam ambruk. Hal ini menyusul rencana penggabungan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) ke PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. “Penggabungan BTN Syariah ke BSI bakal mengancam pembangunan perumahan bersubsidi di Provinsi Aceh. Sebab sekarang ini tidak […]

  • Dirjen Tata Ruang Bantah UUCK “Kebiri” Kewenangan Daerah

    Dirjen Tata Ruang Bantah UUCK “Kebiri” Kewenangan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 3 Apr 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dituding “mengebiri” atau memotong sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti yang sebelumnya diatur UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki membantah informasi […]

  • Anak Usaha Pertamina Gandeng Hyet Solar Kembangkan Panel Surya

    Anak Usaha Pertamina Gandeng Hyet Solar Kembangkan Panel Surya

    • calendar_month Rabu, 13 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pertamina Power Indonesia, Subholding Power & New Renewable Energy (Pertamina NRE) menggandeng Hyet Solar Netherlands BV (Hyet Solar) dalam pengembangan manufaktur photovoltaic (PV) foil. Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kedua belah pihak sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Presidensi G20 menuju kedaulatan energi dan sustaibanle energy transition di Indonesia. Acara penandatanganan MoU pada […]

  • Enam Sentuhan Feng Shui Hadirkan Energi Positif di Rumah

    Enam Sentuhan Feng Shui Hadirkan Energi Positif di Rumah

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Tahun baru bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembaruan, termasuk di rumah. Namun, tak semua pembaruan berarti melakukan renovasi besar-besaran atau mengganti keseluruhan furnitur. Justru, perubahan paling berdampak dalam Feng Shui sering kali hadir lewat penataan yang lebih simpel, misalnya menyelaraskan ruang, cahaya, dan alur hidup di dalam rumah. Prinsip Feng Shui […]

  • Transisi Energi Terbarukan, Upaya Pemerintah Kendalikan Perubahan Iklim

    Transisi Energi Terbarukan, Upaya Pemerintah Kendalikan Perubahan Iklim

    • calendar_month Minggu, 3 Okt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah mengklaim memiliki komitmen yang kuat terkait upaya pengendalian perubahan iklim. Hal itu tercermin dari berbagai kebijakan untuk mendukung transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam kebijakan fiskal, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dari sisi penerimaan seperti insentif pajak untuk sektor energi terbarukan, dan dari sisi belanja seperti subsidi untuk sektor energi dan […]

Translate »
expand_less