Studi ini Temukan Dampak Rumah Subsidi ke Kesehatan Masyarakat

0
435
rumah subsidi

Jakarta – Hasil penelitian mahasiswa Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Adhamaski Pangeran, menemukan keterkaitan antara pembangunan rumah subsidi dengan kesehatan masyarakat.

Hal ini tertuang dalam thesis yang menggunakan model ekonometrika berjudul “Hidup Sehat di Rumah Subsidi? Fakta dari Pembelian Rumah Subsidi FLPP di Indonesia Tahun 2011-2020”. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ucap Adham, demikian ia akrab di sapa saat seminar hasil penelitian untuk thesis di UI secara virtual, 26 Oktober 2022.

Adham menjelaskan, kesimpulan lain dari penelitian yang dilakukan adalah realisasi rumah FLPP memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap kualitas kesehatan masyarakat. “Ditemukan hubungan yang negatif antara FLPP dengan tingkat kesakitan, artinya semakin banyak realisasi FLPP semakin menurunkan tingkat kesakitan masyarakat”.

Sedangkan, variabel kepemilikan hunian pada kelompok MBR memiliki hubungan yang cukup siginifikan dengan tingkat kesehatan masyarakat.

Kemudian, fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki hubungan positif dengan tingkat kesakitan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya maldistribusi dari pesebaran tenaga kesehatan, terutama di puskesmas dan masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum memiliki rumah sakit.

Sejumlah saran yang tertuang dalam thesis tersebut, antara lain secara normatif perlu mengarustamakan sektor perumahan dalam rangka upaya pemerintah di bidang kesehatan. Bukan hanya kepada kelompok MBR penerima manfaat program FLPP tetapi juga seluruh kelompok masyarakat

“Secara teknis sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, setiap peralihan hak atas tanah harus menyertakan bukti BPJS Kesehatan. Perlu pengawasan dan evaluasi berkala terkait kesehatan penghuni rumah FLPP melalui laporan BPJS Kesehatan,” jelas Adham.

Penyesuaian Standar Teknis

Standar teknis konstruksi Kepmen Kimpraswil 403 Tahun 2002, lanjut Adham, perlu adanya penyesuaian. Utamanya akibat adanya pandemi Covid 19, termasuk kebutuhan ruang per orang, standar ventilasi, pencahayaan, sirkulasi udara, dan lain sebagainya.

Selain itu, perlu ada database profil penerima manfaat program FLPP yang di-update secara berkala. Hal ini sebagai bahan evaluasi penerima manfaat terhadap kesejahteraan dan kesehatan penghuninya.

“Program FLPP harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan maupun jaminan sosial lainnya, seperti PKH, KIP, KIS, Bansos Tunai, dan lain-lain agar bantuan pemerintah mencakup seluruh kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan,” imbuh Adham.

Sementara pengajar FEB UI Widyono Soetjipto yang juga merupakan Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) mengatakan topik dalam thesis sangat menarik.

“Pada sore ini kita akan mendengarkan seminar hasil dari penelitian dari Adhamaski Pangeran yang berkaitan dengan program FLPP dan kaitannya dengan kesehatan. Topiknya sangat menarik sekali,” kata Widyono.

Widyono menanggapi model ekonometrika dalam penelitian bahwa perlu ada variabel mediator antara FLPP dengan variabel sakit.

“Modelnya itu tidak mengaitkan langsung antara FLPP dengan variabel sakit, tapi di antara FLPP dengan sakit itu ada semacam variabel mediatornya, yaitu layak huni. Jadi dalam pemikiran saya itu harusnya FLPP berpengaruh terhadap layak huni baru kemudian rumah layak huni ini berpengaruh terhadap sakit. Ini yang saya pikir jadi landasan adanya variabel baru interaksi rumah layak huni dan FLPP,” jelasnya.

Sementara itu pengajar FEB UI lainnya, Khoirunurrofik menyebut ada kebaruan dalam studi ini. “Ada novelty ada penelitian ini, karena sebelumnya belum ada penelitian yang mengaitkan subsidi FLPP dengan kesehatan,” ujar Khoirunurrofik. (SAN)