Ini Langkah Pemerintah Perkuat Akses Pembiayaan Sektor Pariwisata

JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Kerja sama ini ini diharapkan dapat memberikan akses atau alternatif pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya UMKM dan koperasi di desa wisata, melalui program Dana Bergulir LPDB KUMKM.

Penandatanganan kerjasama tersebut dibarengi dengan “FGD Penjajakan Potensi Ekonomi Desa Wisata dan Persampahan melalui Wadah Koperasi” yang diadakan di The Kuta Beach Heritage Hotel, Denpasar, Bali, Kamis (3/2/2022).

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, mengatakan desa wisata memiliki potensi yang besar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing juga berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

“Begitu banyak potensi yang dimiliki oleh desa wisata di Indonesia. Dari segi daya tarik pariwisata, kita akan menemukan banyak lokasi wisata alam, wisata budaya, bahkan wisata edukasi, begitu juga dengan produk kreatif. Banyak produk kreatif unggulan yang dapat dikembangkan di berbagai desa wisata,” ujar Fadjar Hutomo dalam keterangan persnya, Jumat (4/2/2022).

Dengan ragam potensi itu, kata dia, desa wisata dapat diwujudkan menjadi ekosistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sektor pariwisata dapat menghubungkan subsektor lainnya menjadi industri yang berkelanjutan. Terlebih saat ini dimana minat wisatawan di pariwisata era baru beralih dari wisata konvensional ke wisata yang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, alam, dan budaya (berdampak sosial).

“Wisata yang memberikan penghargaan terhadap lingkungan, alam, dan budaya tidak lepas dari dukungan lingkungan yang berada di desa, yang digerakkan untuk mendukung potensi wisata pedesaan,” ungkap Fadjar Hutomo.

Koperasi Wisata

Lebih lanjut diungkapkannya, salah satu bentuk dukungan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah koperasi.

Keberadaan koperasi termasuk UMKM di dalam desa wisata menjadi salah satu unsur penting dalam pengelolaan desa wisata sebagai bentuk dukungan masyarakat atau usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong.

Koperasi sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif di desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam banyak hal. Seperti pengembangan destinasi pariwisata dan desa wisata, pengembangan produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di destinasi pariwisata, serta inkubasi bisnis UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu juga koperasi dapat berperan aktif dalam penerapan dan sosialisasi CHSE #adaptasikebiasaanbaru kepada UMKM dan penyaluran pembiayaan bagi UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui kerja sama dan kegiatan ini masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa potensi ekonomi bisa diraih salah satunya dengan pengembangan desa wisata dan pengembangan UMKM.

“Kami juga berharap dengan berkembangnya desa wisata dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya akan berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional dengan terbukanya lapangan kerja,” kata Fadjar Hutomo.

Sebelumnya, Kemenparekraf telah meluncurkan Program Pendampingan Desa Wisata untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola desa wisata. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk menggeliatkan ekonomi rakyat. Ditargetkan akan ada 244 desa wisata maju di 2024.

Desa wisata dinilai memiliki kekuatan yang besar untuk membangun Indonesia sehingga mendorong terwujudnya kebangkitan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja.

Dalam program ini, Kemenparekraf tidak berjalan sendiri, namun berkolaborasi dengan 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. (MRI)