Menko AHY: Kita Butuh Lahan untuk Perumahan
Ilustrasi (Foto: Freepik/wirestock)
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menyebut Indonesia membutuhkan lahan untuk perumahan. Utamanya adalah lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kita juga menghadirkan berbagai policy untuk mengurangi housing backlog. Banyak masyarakat kita yang belum memilki rumah ataupun kategorinya tidak layak huni oleh karena itu kita juga butuh lahan untuk perumahan bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah,” ucap Menko AHY dalam sambutannya di acara “Rakornas Informasi Geospasial 2025” di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.
Lebih jauh Menko AHY menjelaskan, Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memerlukan tata ruang yang bisa menjawab tantangan yang ada. Di sisi lain, untuk mencapai swasembada pangan, lahan sawah harus dijaga. Namun, pembangunan industri dan hilirisasi juga harus tetap berjalan.
“Di sisi lain kita harus mencapai swasembada pangan. Artinya kita harus menjaga lahan-lahan sawah kita, tapi kita juga ingin membangun industri dan hilirisasi yang semakin maju dan pesat perkembangannya,” imbuhnya.
Terkait data dan informasi geospasial yang terintegrasi, Menko AHY mengatakan bahwa informasi tersebut harus user oriented. Alhasil, informasi geospasial akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pengguna.
Peran Informasi Geospasial
Data dan Informasi Geospasial (IG) yang terintegrasi memiliki peranan penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional. Informasi geospasial juga harus bisa bersifat hijau, harus responsif terhadap perkembangan yang ada, termasuk tantangan perubahan iklim, kebutuhan dan orientasi pembangunan serta aspirasi masyarakat kita.
“Mari kita dorong integrasi informasi geospasial dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan baik dari perencanaannya, pelaksanaan di lapangan, pengawasan, evaluasi. Mari kita membangun sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan juga lintas pemerintahan. Ini agar semakin efisien,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menekankan pentingnya data dan Informasi Geospasial (IG) yang terintegrasi untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional. “Peta bukan sekadar alat visualisasi, tetapi fondasi kolaborasi lintas sektor untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Ekosistem geospasial yang kuat akan mendorong tata kelola pembangunan yang berbasis bukti dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof Rachmat Pambudy menjelaskan, pemanfaatan data geospasial dalam pembangunan nasional memainkan peran krusial dalam mengakselerasi perizinan investasi, meningkatkan efektifitas bantuan sosial dan mendorong perekonomian daerah. Hingga tiga tahun ke depan, Badan Informasi Geospasial ditugaskan untuk menyelesaikan peta dasar 1:5000 yang didukung pendanaan rupiah murni dan juga Bank Dunia.
“Peta dasar menjadi data dasar yang digunakan untuk berbagai hal, terutama dalam penyusunan rencana detail tata ruang untuk perizinan lokasi berbasis Online System Submission dan sistem tersebut akan mempercepat proses perizinan,” paparnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menambahkan, transformasi digital dan informasi geospasial adalah dua sisi dari peta yang sama, satu memandu arah, satu menyiapkan jalannya. (SAN)
