Jakarta – Sebanyak 55 pelaku usaha anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus pemetaan potensi industri properti seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kondisi sosial, budaya dan politik di Kalimantan Timur (Kaltim) paling kondusif dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan. Hal itu saya sampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan kerja Kepala Negara ke Samboja, 7 Mei 2019 silam,” tutur Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, saat memberikan sambutan Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan REI Kaltim, di Samarinda, Selasa, 9 Agustus 2022.

Hadi menjamin adanya kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan proyek properti di wilayahnya. “Saya tegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kaltim akan memberi kemudahan bagi setiap pelaku usaha yang ingin berinvestasi di daerah. Laporkan apabila ada birokrat yang mempersulit pengembang,” tukasnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DPP REI bekerja sama dengan DPD REI Kaltim menginisiasi kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni Selasa-Rabu 9 – 10 Agustus 2022. Acara ini juga mendapat dukungan sepenuhnya dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ketua DPD REI Kaltim, Bagus Susetyo menjelaskan, pasca penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi IKN Nusantara, akan timbul gelombang migrasi masyarakat dari DKI Jakarta dan sekitarnya ke lokasi tersebut. Mulai tahun 2024 mendatang akan ada 150 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke IKN. Proyeksi hingga tahun 2045 mendatang, sebanyak 1,5 juta penduduk akan menghuni IKN Nusantara.

“Ini menumbuhkan harapan bagi pengembang di Kaltim. Pembangunan IKN akan memicu kebangkitan kembali sektor properti di Provinsi Kaltim sebagaimana terjadi pada saat booming komoditas batu bara di tahun 2013 silam,” ucap Bagus.

Bagus menjelaskan, industri properti dan perumahan masih sangat prospektif. Pasalnya, masih ada 11,8 juta angka kebutuhan rumah (backlog) di Tanah Air. “Tidak hanya itu, setiap tahun sedikitnya ada 800 ribu unit kebutuhan masyarakat akan ketersediaan rumah. Sedangkan di Kaltim, setiap tahunnya ada kebutuhan baru sebanyak 15 ribu unit rumah.

Kelemahan Pengembang

Lebih lanjut Bagus menuturkan, acara ini bertujuan mencetak pelaku wirausaha muda di bidang properti. “Kita berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan sinergi antara pelaku usaha swasta dengan pemerintah daerah. Utamanya dalam hal penyediaan hunian di Kaltim,” ucapnya.

Kepala Kantor Wilayah 5 Bank BTN, Harman Soesanto mengungkapkan, tantangan bagi pelaku usaha properti memang sangat besar. Pengembang harus berhadapan dengan regulator, perbankan, konsumen, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Pelatihan ini berisi materi serta sharing pengalaman dari para narasumber. Pengalaman itu menjadi rujukan yang sangat baik untuk menyikapi iturbulensi dalam bisnis properti. Sebab, tidak ada bisnis yang tidak mengalami turbulensi,” ujar Harman.

Harman menyatakan, pelatihan ini akan berisi materi tentang perencanaan bisnis properti yang baik. Selain itu, monitoring dan supervisi dari perencanaan bisnis juga akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi para peserta.

“Kelemahan pengembang adalah seputar masalah cashflow. Di sini tantangannya kepada pengembang baru untuk bisa mengelola perusahaan dengan kaidah dan norma-norma perusahaan yang baik. Inisiatif REI ini sungguh luar biasa untuk membekali anggotanya dalam menjalankan bisnis secara baik dan benar,” tandas Harman.

Ketua Badan Diklat DPP REI, MR Priyanto berharap, pelatihan dapat meningkatkan kompetensi anggota REI. “Kegiatan ini bertujuan mencetak developer yang tangguh. Saat ini memang kebanyakan developer bergerak di bidang rumah bersubsidi. Kami berharap tentunya para developer di daerah bisa naik kelas dan mengembangkan properti lainnya,” pungkasnya. (BRN)