Pemerintah Sediakan Lahan Bersertifikat di 5 DPSP. (Foto Kemenparekraf)
Jakarta – Pemerintah berupaya menarik kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Selain peningkatan aksesibilitas, salah satu upaya pemerintah dalam menarik kepercayaan investor adalah dengan penyediaan lahan yang telah bersertifikasi di wilayah 5 DPSP.
“Kami sangat mengapresiasi dan harapan kami adalah jika lahan ini beres kita bisa speed up the process untuk investor bisa masuk dan kita bisa mengembangkan KEK dan badan otorita ini sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 Juli 2023.
Wamenparekraf menambahkan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dengan komando KemenkoMarves tentunya
Dalam acara Gala Dinner Forum Investasi 5 DPSP di Plataran Resort Borobudur, Wamenparekraf Angela mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah mengembangkan destinasi pariwisata di 5 DPSP. Yakni Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang.
Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni dalam acara tersebut juga berkesempatan menyerahkan dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) kepada Wamenparekraf Angela dan disaksikan Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani.
Dua HPL nomor 003 dan 004 tersebut masing-masing memiliki luas lahan sebesar 21 hektare dan 30 hektare. Lahan seluas 51 hektare atas nama Kemenparekraf ini akan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB).
WamenATR Raja Juli Antoni berharap pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Sekadar mengingatkan fungsi kami adalah mensertifkasi tapi tanggung jawab mengelola tanahnya adalah kepada yang diberikan hak. Jadi dalam hal ini Badan Otorita Borobudur-lah yang memiliki kewajiban untuk menjaga supaya tanah yang sudah diberikan itu dimanfaatkan sesuai fungsinya. Selama ini dijaga dengan baik, tentu para investor akan datang dengan hati nyaman, tenang, dan prediksi bisnis akan lebih baik,” jelas WamenATR.
Pengembangan 5 DPSP
Adapun Pengembangan 5 DPSP serta pariwisata dan ekonomi kreatif pada umumnya diharapkan mampu memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Jadi komitmen kami memang sangat besar. Sudah lebih dari Rp18 triliun pemerintah membangun bersama-sama untuk mengawasi dengan kementerian dan lembaga,” kata Wamenparekraf Angela.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, melakukan sejumlah promosi hingga perhelatan berbagai events baik yang berskala nasional maupun internasional.
Untuk mendorong peningkatan event-event di 5 DPSP secara berkelanjutan, Wamenparekraf Angela mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan Injourney yang tergabung dalam holding BUMN sedang merumuskan konsep tourism fun.
“Kita sudah lihat kemarin-kemarin ini banyak sekali event-event bertaraf internasional yang diadakan di 5 DPSP. Tapi kita ingin tidak berhenti tapi berkelanjutan. Sehingga nanti akan ada permintaan wisatawan yang lebih besar lagi ke 5 DPSP,” kata Angela.
“Kita percaya event merupakan cara berpromosi yang paling ampuh karena konkret, orang langsung datang ke destinasi tersebut untuk datang ke event tersebut,” lanjutnya.
Pemerintah melihat kedepannya pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa mendorong ekonomi Indonesia terutama ke daerah-daerah. Sehingga akhirnya ada peningkatan ekonomi yang didorong oleh sektor pariwisata. (SAN)
