Realisasi Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 Rp118 Triliun
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja di Komisi V DPR RI (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2022 mencapai Rp 118,03 triliun. Nominal itu setara 93,7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 125,99 triliun dan realisasi capaian fisik sebesar 96,2 persen.
“Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Seperti bendungan, jalan tol, irigasi, sistem penyediaan air minum dan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2022,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat mengikuti Rapat Kerja di Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
Basuki mengatakan pagu anggaran 2022 yang terserap secara efektif untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional. Kementerian PUPR juga menggunakan anggaran 2022 untuk melaksanakan penugasan khusus. Hal itu mengacu Peraturan Presiden Nomor: 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Yakni, mendukung Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penataan Kawasan Labuan Bajo. Termasuk penataan Pulau Rinca dengan berbagai infrastruktur penunjang untuk menyambut ASEAN Summit 2023. Selanjutnya, penataan Kawasan Mandalika dengan infrastruktur penunjang pariwisata untuk penyelenggaraan MotoGP 2022.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR TA 2022 melanjutkan Program Padat karya Tunai (PKT) dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp14,54 triliun atau 97% dari rencana Rp14,92 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 1,07 juta orang atau melebihi target sebesar 135% dari 797 ribu orang.
Realisasi Pembangunan
Pada TA 2022, Kementerian PUPR juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, antara lain bencana gempa bumi di Palu dengan membangun hunian tetap sebanyak 5.732 unit, pembangunan hunian tetap sebanyak 1.951 unit untuk membantu masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, menyelesaikan pembangunan hunian tetap sebanyak 1.922 unit di NTT dan sebanyak 292 unit di NTB dampak bencana Seroja, dan penanganan gempa Cianjur.
Kementerian PUPR juga memanfaatkan Anggaran Tahun 2022 untuk mendukung pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing investasi. Misalnya, di Kawasan Industri Terpadu Batang. Anggaran 2022 juga terserap untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.
Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan food estate dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Sejumlah kawasan pengembangan food estate itu antara lain di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua.
“Termasuk memulai kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini pengembangan infrastruktur di IKN mencapai 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp 25,98 triliun. Sumber pendanaannya termasuk dari angggaran reguler Kementerian PUPR TA 2022. Hingga pekan ke-3 Desember 2022 telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp15,8 triliun dan pada akhir Desember 2022 terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp8,89 triliun,” kata Menteri Basuki. (BRN)
