Wamen ATR/BPN Surya Tjandra (Foto: Istimewa)
Jakarta – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kementerian ATR/BPN akan menggelar GTRA Summit 2021 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada September mendatang. Kegiatan ini akan membahas beragam persoalan terkait program reforma agraria. Utamanya, perihal sinkronisasi tata ruang kawasan hutan serta perizinan terkait hak atas tanah.
GTRA Summit 2021 nanti akan mengangkat sejumlah isu, antara lain penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Isu lainnya adalah perlindungan terhadap masyarakat adat, tradisional dan lokal. “GTRA Summit 2021 juga akan membahas seputar isu sinkronisasi tata ruang, Izin Usaha Pertambangan dan Hak Atas Tanah serta isu-isu lainnya yang akan terus digali menuju GTRA Summit 2021 mendatang,” ucap Koordinator Nasional GTRA yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, dalam siaran pers, Jumat, 23 April 2021.
Surya Tjandra menjelaskan, sinkronisasi regulasi ini penting untuk mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya di bidang tata ruang dan pertanahan mampu menjawab kendala terkait sinkronisasi kebijakan. “Selain dukungan regulasi, juga perlu adanya kesepakatan mekanisme kerja lintas sektor untuk memperjelas dan mempermudah eksekusi penerapannya di lapangan,” tutur Surya Tjandra.
Menurut Surya Tjandra, kegiatan ini bertujuan merangkum hasil rapat koordinasi yang digagas GTRA di setiap daerah. Nantinya, seluruh pihak akan bersama untuk merumuskan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan. “Rencananya, GTRA Summit 2021 juga akan menghadirkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah,” imbuhnya. (BRN)
