Banten – Bank Dunia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten. Salah satunya melalui penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat miskin.

“Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto dalam keterangan resminya, Selasa, 25 Oktober 2022.

Pelaksanaan program ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu implementasinya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program BSPS National Affordable Housing Program (NAHP). Salah satu lokasi pelaksanaannya berada di Kabupaten Tangerang, Banten sebanyak 564 unit rumah dengan bantuan senilai Rp 11,28 miliar.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad menjelaskan, masyarakat membutuhkan dukungan program ini untuk memiliki rumah layak huni. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendorong masyarakat hidup sehat bersama keluarga.

Arsyad juga melakukan kunjungan lapangan ke penerima bantuan BSPS dalam rangka Implementation Support Mission NAHP ke – 14 di Desa Cipaeh, kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam kegiatan kunjungan lapangan tersebut juga di hadiri oleh Kepala Project Implementation Unit (PIU) NAHP, Chandra R.P Situmorang, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I, Firsta, Practice Manager Urban Resilience and Land Practice Bank Dunia, Ming Zhang, Senior Housing Specialist/Task Team Leader NAHP, Dao Harrison, Urban Specialist Bank Dunia, Griya Rufiane, Camat Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Willy Patria, serta perwakilan perangkat daerah di Kabupaten Tangerang.

Tepat Sasaran

Kepala Project Implementation Unit (PIU) NAHP, Chandra R.P Situmorang, menerangkan dalam pelaksanaan program BSPS ini, pihaknya mendorong terwujudnya integrasi program dan kolaborasi dengan stakeholder seperti Pemda dan BAZNAS. Hal itu untuk mengoptimalkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan.

“Data penerima bantuan untuk penanganan kemiskinan ekstrem kami dapatkan dari BKKBN. Kemudian, tindak lanjutnya yakni dengan verifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Hal itu untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria program,” terang Chandra.

Dalam pelaksanaan BSPS NAHP di Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kementerian PUPR juga berkolaborasi dengan Baznas untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin menjadi lebih layak huni sebanyak 19 unit.

Practice Manager, Urban Resilience and Land Practice Bank Dunia, Ming Zhang menjelaskan, dari hasil kunjungan lapangan ini pihaknya menilai pelaksanaan BSPS NAHP ini sudah tepat sasaran yakni menyasar masyarakat miskin. Adanya peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sangat diperlukan agar mereka bisa hidup  di rumah yang layak huni bersama keluarga.

“Kami sangat puas dan menilai hasil pembangunan lewat Program BSPS NAHP ini sudah tepat sasaran. Selain itu, kami harap program ini bisa terus berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi kemiskinan ektrem,” harapnya. (BRN)