Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan penataan kawasan dan infrastruktur destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tuntas pada tahun 2024. Pengembangan dan penataan infrastruktur destinasi pariwisata Labuan Bajo demi meraup jumlah kunjungan 1,5 juta pelancong per tahun.   

“Airport telah kita bangun, fasilitas juga sudah kita siapkan dan ini adalah investasi awal. Untuk penataan kawasan tersebut sudah tersalurkan Rp 4 triliun lebih. Kita juga sudah bisa menikmati fasilitas itu sekarang,” kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangan persnya, Senin 31 Oktober 2022.

Pengembangan sejak 2020 itu mencakup penataan bandara, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, dan waterfront. Selain itu, juga dikembangkan homestay, pengembangan SDM, dan produk ekraf hingga event.

Dalam waktu dekat, setelah KTT G20, juga akan beroperasi penerbangan langsung internasional dari Singapura, Australia, serta Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Destinasi ini juga akan meawarkan paket MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) unggulan dan akan ada pengembangan yacht tourism serta wisata minat khusus.

“Saya baru saja kembali dari Labuan Bajo bersama Menteri Kesehatan Singapura Mr. Ong Ye Kung dan memperlihatkan, mengenalkan Labuan Bajo. Ia baru pertama kali ke sana dan sangat terkesima dengan indahnya dan unique selling point Labuan Bajo. Ini menjadi potensi destinasi wisata terbaik bukan hanya di Indonesia dan Asia Tenggara, tapi juga dunia,” ujarnya.

“Labuan Bajo kita targetkan selesai 2024 dan siap tinggal landas, transisi dari quantity menjadi quality tourism dan nantinya targetnya 1,5 juta kunjungan wisatawan per tahun. Labuan Bajo juga akan menjadi destinasi circular economy serta pengembangan green tourism dan ecotourism dengan energi baru dan terbarukan,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Tarif TN Komodo

Terkait tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melakukan penundaan hingga Januari 2023. Pelaku pariwisata dan ekraf menyampaikan aspirasi agar biaya konservasi yang sebelumnya menjadi dasar kenaikan tarif masuk ke TN Komodo, bisa sebagai opsi pilihan bagi wisatawan.

“Kita berhadapan dengan keputusan kebijakan biaya konservasi, dan kita sudah saring (masukan dari pelaku parekraf). Intinya harapannya agar tersedia sistem atau skema opsional. Bukan mengacu pada sistem yang mewajibkan tapi memberikan opsi atau voluntary base untuk biaya tambahan konservasi,” kata Sandiaga.

Sandiaga menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk melakukan kajian atas usulan tersebut. Dia mengaku mendengar langsung dari pelaku pariwisata dan ekraf di Labuan Bajo bahwa mereka belum mendapat bookingan dari wisatawan setelah tanggal 1 Januari 2023.

“Ini harus dikaji dan disosialisasikan masih ada waktu dua bulan. Tapi kita ingin para pelaku parekraf mantap bahwa penawaran paket sesuai dengan kekuatan pasar. Ada ancaman resesi tahun depan, ada ancaman perlambatan ekonomi. Ini harus kita antisipasi jangan sampai mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Kita akan finalkan dan diskusikan dengan teman-teman di KLHK maupun di Pemda dan pengelola Taman Nasional Komodo,” kata Menparekraf Sandiaga.

Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina mengatakan, pelaku pariwisata dan ekraf di sana meminta rencana kenaikan tarif TN Komodo dipertimbangkan lagi. Mereka menginginkan agar tersedia opsi bagi wisatawan untuk dapat berkontribusi lebih bagi biaya konservasi. 

“Karena kaitannya melihat hingga tahun depan ini masih banyak calon wisatawan yang ragu untuk memutuskan datang ke Labuan Bajo. Opsi dari teman-teman asosiasi, komunitas, baik pelaku industri maupun masyarakat langsung. Mereka merekomendasikan kalau bisa ada opsional sehingga kita bisa bangkit dulu,” tutur Shana Fatina.

“Pulih dari pandemi. Kemudian sambil melihat mekanisme dan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk konservasi dengan kegiatan. Tapi tidak bersifat wajib, hanya opsional,” pungkasnya. (BRN)