Sebanyak 38.850 PNS di Bali Belum Mutakhirkan Data Tapera

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 38.850 PNS (setara 63,81 persen) di lingkup Provinsi Bali belum melakukan pemutakhiran data secara individu.
0
512

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 38.850 PNS (setara 63,81 persen) di lingkup Provinsi Bali belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pemberi kerja telah merampungkan pemutakhiran data 58.994 PNS melalui portal Sitara.

“Pemutakhiran data penting untuk mengetahui dan memastikan informasi data peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo simpanan. Berikutnya, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun atau berakhir masa kepesertaan,” papar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam siaran pers yang dikutip Rabu, 3 Agustus 2022.

Adi menjelaskan, dalam hal pemutakhiran individu sebanyak 22.035 (36,19%) Peserta di Bali yang telah melakukan pemutakhiran data.

Menurut Adi, tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan para PNS, baik dalam tingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, BP Tapera bekerja sama dengan Koprs Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melakukan roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PNS. Bali menjadi provinsi keenam dari rencana roadshow BP Tapera ke 13 Provinsi di Indonesia.

Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan bentuk hybrid ini dan lebih dari 1.000 partisipan secara daring yang merupakan perwakilan PNS Provinsi Bali.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga merupakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh meminta seluruh PNS untuk memutakhirkan data di BP Tapera. “Korpri membangun jejaring dan potensi yang bisa menunjang kinerja serta membantu kesejahteraan PNS. Salah satunya melalui pemilikan rumah. Para PNS bisa memanfaatkan BP Tapera untuk itu. Kami berharap di masa mendatang ASN bisa menjadi profesional, netral dan sejahtera,” ujar Zudan.

Pilihan Pembiayaan

Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bali, I Dewa Putu Sunartha menyampaikan, dengan beralihnya Bapertarum-PNS ke BP Tapera, sesuai fungsinya BP Tapera menyediakan perumahan bagi PNS. “Saya berharap perangkat daerah Bali, BKD, BKSDM, mengajak semua PNS untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah disediakan oleh BP Tapera. Serta memanfaatkan semua fasilitas perumahan yang disiapkan oleh BP Tapera,” ucapnya.

Sesuai data BP Tapera, dari 60.885 peserta PNS Provinsi Bali yang terdaftar, sebanyak 60.777 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional. Sedangkan 108 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah.

Berdasarkan periode yang sama, Bali memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari : Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 2.553 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 726 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 4.399 peminat secara konvensional. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 61 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 3 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 19 peminat untuk pengelolaan secara syariah.

Selain oleh pemberi kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data. Para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan rahasia yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing peserta. (BRN)