Digitalisasi Pengaruhi Pertumbuhan Pembiayaan Properti
Haryanto T. Budiman, Managing Director Consumer Banking BCA
JAKARTA – Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kredit properti, PT Bank Cental Asia (BCA) Tbk BCA terus melakukan akselerasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi digital. Upaya itu pun membuahkan hasil yang menggembirakan.
Lihat saja, kinerja penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA yang tumbuh cukup baik. Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp52,949 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp87,901 triliun di tahun 2018.
Haryanto T. Budiman, Managing Director Consumer Banking BCA menjelaskan dalam tiga tahun terakhir yakni periode 2020-2022, kredit KPR BCA terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2020 tercatat Rp90,150 triliun, di 2021 naik Rp97,530 triliun, dan di akhir 2022 meningkat menjadi Rp108,299 triliun.
“Jadi, sejak pemanfaatan digitalisasi, portofolio KPR BCA tumbuh dengan sehat dan dengan cepat,” kata Haryanto dalam diskusi Urban Forum Banking & Property Outlook 2023 secara daring, Selasa (14/3/2023).
Menurut dia, dalam digitalisasi ini ada tiga komponen yang terkait. Pertama, terkait dengan customer. Kedua adalah proses. Ketiga terkait dengan mitra-mitra penunjang.
Sejak masa pandemi, BCA melakukan digital event yakni melakukan ekspo secara online. Hal ini memberikan hasil yang sangat baik. Saat ini, BCA melakukan proses KPR secara hybrid.
Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dengan menggunakan website rumahsaya.bca.co.id. Di situs ini banyak dijelaskan bagaimana seharusnya membeli dan memilih properti di daerah-daerah tertentu. Kemudian ada pula penjelasan mengenai simulasi KPR.
“Di situs ini juga bisa dilakukan konsultasi dengan tim BCA, bisa dilihat juga harga rumahnya, dan diketahui juga apakah lokasi bisa dijangkau dengan transportasi publik atau tidak,” ujar Haryanto.
Dia mengungkapkan, sepanjang Januari-Februari 2023 total visitor rumahsaya.bca.co.id mencapai 508.621 visitor. Sedangkan melalui situs expo.bca.co.id mencapai 557.225 visitor.
“Sekitar 74 persen aplikasi KPR BCA di Jakarta berhasil disetujui melalui proses online. Artinya, digitalisasi telah membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi BCA maupun bagi masyarakat,” katanya.
Ekonomi Global
Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, di diskusi yang sama, mengatakan seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 akan melambat dibandingkan dengan tahun 2022.
Yang menarik adalah, entitas swasta memiliki proyeksi yang lebih pesimistis dibandingkan dengan lembaga multilateral. Hal itu mengindikasikan bahwa pasar lebih khawatir terhadap kondisi tahun 2023.
Ditambahkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain.
“Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif meski menunjukkan tren penurunan,” tutur Heliantopo.
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, yakni hanya 2,99 persen di tahun 2022. Jauh dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48 persen di tahun yang sama, dan India yang sudah mencapai 6,58 persen
Meski demikian, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi, dan saat ini diperparah dengan kemungkinan terjadinya bank run di Amerika.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh, tetapi akan mengalami perlambatan. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar.
Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Jebakan Pinjol
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengungkapkan ke depan industri properti akan mengalami kenaikan suku bunga kredit termasuk KPR, akan menghadapi susahnya user yang lolos di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga meski semua komponen material sudah mengalami kenaikan.
“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti dan membutuhkan campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” tegas Risma.
Menurutnya, semenjak pandemi banyak regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah mengenai SLIK OJK yang tidak ada standar nilai nominal maupun jenis pinjamannya. Sehingga diperlukan cara baru, instrumen baru, dan juga regulasi baru untuk mengakomodir semua perubahan.
“Kalau menggunakan cara lama dipastikan KPR bersubsidi akan tumbang, karena MBR milenial sangat rentan terhadap jebakan pinjaman online dan transaksi online kredit. Indikatornya lihat saja besarnya dana FLPP di 2022 yang tidak terserap maksimal,” ujarnya.
Tahun ini, kata Risma, serapan Januari-Februari juga tidak optimal. Hal itu bukan karena tidak ada permintaan, tetapi permintaan sudah rontok duluan saat verfikasi SLIK OJK.
“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan. OJK juga harus memitigasi jeratan pinjaman online yang menimpa kaum milenial,” kata Risma. (MRI)
