Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Efek Bebas PPN, Properti Tahun 2024 Diproyeksikan Tumbuh 10%

Efek Bebas PPN, Properti Tahun 2024 Diproyeksikan Tumbuh 10%

  • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cianjur – Penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bakal memacu pertumbuhan sektor properti di tahun 2024 sebesar 10%. Hal itu dengan asumsi adanya stabilitas pasar di dalam maupun di luar negeri.

“Dampak PPN DTP terhadap pertumbuhan PDB nasional di tahun depan berkisar 0,05% hingga 0,2% dengan asumsi terciptanya stabilitas pasar domestik maupun di luar negeri. Pertumbuhan penjualan properti tahun 2024 berkisar antara 5% hingga 10% dengan PPN DTP sebagai pendorong utamanya,” ucap Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip, pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2023, di Cianjur, Senin, 11 Desember 2023.

Insentif fiskal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal Pemerintah pada triwulan IV-2023.

Pemerintah telah dua kali memberlakukan kebijakan bebas PPN untuk sektor properti. Sebelumnya, kebijakan PPN DTP telah berlaku pada 2021 silam. Saat itu, aturan bebas PPN terbukti manjur untuk mendongkrak pertumbuhan sektor properti nasional. “Pertumbuhan PDB sektor realestat dengan adanya insentif fiskal sepanjang tahun 2021 lalu terbukti signifikan yakni sebesar 3,94% (year on year). Demikian pula pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang memperlihatkan kenaikan lebih dari 4,0%,” kata Sunarsip.

Inflasi

Sunarsip membeberkan, sejumlah lembaga riset global mengasumsikan bahwa tekanan terhadap inflasi global relatif sudah mulai reda. Hal ini tercermin dari inflasi di sejumlah negara maju sepanjang tahun 2023 yang relatif masih terkendali. Misalnya, inflasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kisaran 3,30%, Inggris sebesar 4,6%, dan Korea sebesar 3,8%. Sedangkan inflasi Indonesia di level 2,56%, relatif masih cukup baik dibandingkan di negara-negara di kawasan ASEAN lainnya.

“Memang terjadi pelemahan dari sisi harga komoditas sepanjang tahun 2023. Kendati demikian, harga komoditas di tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan harga-harga sebelum terjadi pandemi Covid-19,” beber Sunarsip.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mendatang di kisaran 4,7% hingga 5,5% dan proyeksi inflasi nasional sebesar 2,5%. “Dengan asumsi ekonomi itu, proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2024 sebesar 10% sampai 12% dan naik menjadi 11% hingga 13% pada 2025 mendatang,” kata Sunarsip.

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Negosiasi Trump Tariff

    Negosiasi Trump Tariff, Delegasi RI Temui USTR

    • calendar_month Sabtu, 19 Apr 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Delegasi RI melakukan negosiasi Trump Tariff (tarif perdagangan AS) bersama Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR), pada Kamis, 17 April 2025. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menetapkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang dikenakan terhadap impor barang ke Amerika Serikat (AS). USTR adalah lembaga yang bertanggung jawab melakukan koordinasi kebijakan perdagangan […]

  • Webinar Jaduman Mataraman Tlatah Ngawi

    REI Siap Bangun Kabupaten Ngawi, Asalkan …

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapannya untuk membangun Kabupaten Ngawi. Namun, kepastian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus jelas sehingga akan menarik investor untuk berusaha di Kabupaten Ngawi. “Iya. Karena di manapun ada opportunity itu pasti kita siap dan memang pengusaha itu orientasinya bukan hanya profit. RTRW kalau […]

  • Pembeli Hunian Pertama di Melbourne Dapat Diskon Pajak 50%

    Pembeli Hunian Pertama di Melbourne Dapat Diskon Pajak 50%

    • calendar_month Senin, 7 Feb 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah negara bagian Victoria, Australia, mengeluarkan kebijakan khusus bagi para pembeli hunian pertama (first home buyers) termasuk para pembeli dari luar negeri. Pemerintah Victoria memberikan potongan pajak hingga 50% untuk stamp duty para first home buyers untuk proyek hunian off-the-plan hingga Juli 2022. Hal ini tentu saja membuat sektor properti di negara bagian […]

  • BTN Housing Preneur 2025: Kolaborasi Strategis Menuju Inovasi Perumahan Berkelanjutan

    BTN Housing Preneur 2025: Kolaborasi Strategis Menuju Inovasi Perumahan Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • 0Komentar

    Jakarta –  Sejumlah inovator, pengusaha, dan pemimpin industri perumahan berkumpul dalam acara BTN Housing Preneur 2025 Goes to Jakarta – Intimate Lunch and Sharing Session. Para peserta dari berbagai sektor berkumpul untuk berbagi gagasan, memperkuat kolaborasi, dan membuka peluang baru di dunia perumahan yang tengah bergerak menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. “Kompetisi […]

  • Rumah Tapera Jadi Top of Mind Konsumen Rumah Subsidi

    Rumah Tapera Jadi Top of Mind Konsumen Rumah Subsidi

    • calendar_month Selasa, 16 Mei 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Program Rumah Tapera diharapkan menjadi top of mind atau yang pertama kali terlintas dalam benak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika hendak membeli rumah subsidi. Progam yang dibangun dengan sistem kontrol umpan balik (closed loop) ini mengubah supply driven menjadi deman driven untuk mewujudkan ekosistem ideal antara konsumen, developer dan bank penyalur. “Rumah Tapera adalah […]

  • PBG Terkatung-katung, Perizinan Properti Terancam Lockdown

    PBG Terkatung-katung, Perizinan Properti Terancam Lockdown

    • calendar_month Senin, 17 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pelayanan publik terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih terkatung-katung sejak Agustus 2021 silam sehingga perizinan properti terancam lockdown. Pemerintah bersama pemangku kepentingan berupaya mengurai permasalahan pelayanan publik di sektor industri properti. “Kami berharap ada solusi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi PBG. Produk hukum di level daerah […]

Translate »
expand_less