Ini Kendala Penjualan Rumah Subsidi di Papua Barat

Jumlah penduduk yang hanya 1,13 juta, pandemi dan turunnya daya beli masyarakat menjadi kendala dalam penjualan rumah subsidi di Papua Barat.
0
530

Manokwari – Jumlah penduduk yang hanya 1,13 juta menjadi kendala dalam penjualan rumah subsidi di Provinsi Papua Barat. Fakta bahwa pandemi Covid-19 juga berperan besar dalam menurunkan daya beli masyarakat di wilayah Kepala Burung Papua.

“Demografi di Provinsi Papua Barat memang menjadi tantangan besar dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Manokwari hanya berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa,” ucap Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Papua Barat V. Julius Lois, seusai Musyawarah Daerah (Musda) III REI Papua Barat, di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis, 25 Agustus 2022.

Julius menyatakan, untuk menjadi sebuah bonus demografi untuk mendukung penjualan rumah subsidi, setidaknya sebuah wilayah harus memiliki jumlah penduduk sedikitnya 500 ribu jiwa. “Riset menyebut, jumlah penduduk paling ideal 500 ribu jiwa di suatu kota untuk dapat mendorong pertumbuhan bisnis properti di wilayah tersebut,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat tahun 2021 menyebut, jumlah penduduk di wilayah itu mencapai 1.134.068 jiwa. Kelompok usia 20-24 tahun menduduki peringkat pertama yakni sejumlah 112.101 jiwa. Posisi kedua yakni 108.012 jiwa ditempati penduduk dari kelompok usia 15-19 tahun.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini pada semester I 2022 sebesar 2,40 persen dibandingkan semester I 2021.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019, angka kekurangan kebutuhan rumah (housing backlog) di Papua Barat tercatat 5.118 unit. Kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan pasokan terbesar di Kabupaten Raja Ampat yakni sebesar 856 unit rumah.

Target Hunian

Julius menengarai, pandemi Covid-19 ikut berperan dalam merontokkan perekonomian daerahnya. Hal ini seiring merosotnya daya beli masyarakat Papua Barat akibat hempasan pandemi.

“Pemerintah pusat sudah sangat baik melakukan penanganan masalah Covid-19. Selain itu, kebijakan Presiden Joko Widodo dengan memperkuat eksistensi produk lokal bagi pasar domestik berpengaruh positif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Julius.

Dari sisi penyediaan hunian, lanjut Julius, pihaknya mematok target pembangunan sebesar 1.200 unit rumah bersubsidi sepanjang tahun 2022. “Sejak tahun 2020 penjualan rumah bersubsidi cenderung turun seiring merebaknya pandemi Covid-19. Tahun 2020 hanya terjual 500 unit. Sedangkan realisasi pembangunan pada tahun 2021 angkanya sedikit naik yakni 600 rumah. Tahun ini kita target 1.200 unit rumah,” kata Julius.

Dari 19 perusahaan pengembang properti anggota REI Papua Barat, per Agustus 2022 telah terbangun sebanyak 700 unit rumah. “Saat ini anggota REI Papua Barat telah membangun perumahan bersubsidi di 80 titik lokasi. Adapun wilayah pembangunan terletak di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni,” pungkasnya.

Perekonomian di Papua Barat sangat mengandalkan sektor pertanian, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Sektor lain yang juga  menyumbang pendapatan bagi Papua Barat yaitu pertambangan gas alam di Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu, industri pariwisata laut di Kabupaten Raja Ampat, peternakan, perdagangan, usaha jasa dan UMKM juga ikut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. (BRN)