JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur membuka banyak peluang bisnis yang besar termasuk bagi pengembang properti. Tak heran jika sejumlah perusahaan properti kini sudah menyatakan kesiapan untuk membangun proyek properti termasuk perumahan di IKN dan sekitarnya.

Analis Properti, Torushon Simanungkalit mengungkapkan kebutuhan rumah baru di IKN pada 2024 diproyeksikan akan mencapai 83.750 unit. Kebutuhan itu merujuk jumlah penduduk di IKN yang pada tahun 2024 diprediksi mencapai 488.409 orang. Sedangkan pada 2025, penduduk IKN diestimasi mencapai 2 juta orang.

“Artinya ini menjadi suatu prospek bagi pengembangan industri properti dan perumahan di IKN,” ujarnya pada Seminar Nasional bertajuk “Peluang Bisnis Properti di Nusantara, Ibu Kota Negara Berstandar Dunia” yang diadakan oleh Majalah Property&Bank di Ciputra Artpreneur, Ciputra World, Jakarta, Jumat (3/11).

Dia memperkirakan, pada tahun 2045 ada potensi pembangunan perumahan rumah baru sebanyak 400 ribu hingga 500 ribu unit di IKN Nusantara. Ini berarti, dalam tempo sekitar 20 tahun ke depan rata-rata permintaan rumah di IKN mencapai 21 ribu unit per tahun dengan kapitalisasi properti bisa mencapai sebesar Rp12 triliun per tahun.

Tidak hanya membuka peluang bagi pengembang perumahan, menurut Torushon, IKN juga memiliki potensi bagi pengembangan perkantoran. Dia memperkirakan pada tahun 2045 kebutuhan ruang perkantoran untuk pemerintah di IKN akan mencapai Rp3 juta meter persegi. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan ruang kantor dari perusahaan BUMN dan swasta lainnya.

“Permintaan mungkin bisa mencapai 5 juta meter persegi nantinya,” kata Torushon.

Peluang besar juga akan terjadi untuk pusat perbelanjaan modern, karena hingga tahun 2045 IKN diperkirakan butuh sebanyak 19 mall atau pusat perbelanjaan. Begitu pula kebutuhan hotel cukup besar, mengingat sebagai pusat pemerintahan negara di IKN pasti akan banyak kegiatan bisnis, rapat pemerintah, kunjungan dan lain-lain.

Untuk hotel, dia memperkirakan butuh sekitar 68 hotel secara bertahap hingga 2045 sesuai perkiraan perpindahan ASN dan masyarakat.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur menegaskan pemerintah berharap pelaku usaha properti dapat berkontribusi secara aktif, karena pemerintah memiliki keterbatasan ruang gerak. Menurutnya, pengembangan IKN yang masif sudah pasti dapat membuka peluang serta potensi sektor perumahan dan properti Indonesia, tidak hanya bagi pengembang skala nasional tetapi juga skala internasional.

“Saya berharap para pelaku usaha properti dan perbankan dapat terus mendukung dan berkolaborasi dengan program pemerintah di sektor perumahan termasuk di IKN, sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Fitrah Nur.

Direktur Pembiayaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Muhammad Naufal Aminuddin mengatakan tidak hanya di IKN, peluang investasi untuk swasta juga terbuka di sekitar IKN seperti Balikpapan dan Samarinda. Hal itu diharapkan membuat kota-kota di sekitarnya juga berkembang maju seperti IKN.

“Nah untuk mendukung itu akan dibangun satu sistem yang bernama tri-city economy. Sehingga diharapkan akan mendorong pembangunan di ketiga kota ini,” paparnya.

Selain perumahan, investasi yang ditawarkan OIKN diantaranya adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kompleks perkantoran dan mixed use, transit oriented development (TOD), jalan tol dan terowongan bawah laut, bandara dan pelabuhan, pengembangan financial center, energi baru terbarukan hingga eco leisure and wellness areas.

“Jenis investasinya bisa berupa direct investment, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnerships (PPP),” kata Naufal.

Dukungan Pengembang

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menyebutkan pengembang tentu sudah melihat besarnya captive market untuk pengembangan properti di IKN. Bahkan jauh sebelum ada IKN, beberapa pengembang besar telah memiliki cadangan lahan (land bank) seperti di Samarinda dan Balikpapan. Pengembang swasta sudah teruji jeli dalam melihat potensi pasar properti di Kalimantan Timur termasuk di IKN Nusantara.

“Apalagi saat ini progres pembangunan di sana luar biasa cepat. Pengembang swasta telah melihat captive market-nya besar sekali karena akan ada pemindahan ASN dan TNI/Polri kesan, dan itu menjadi peluang pasar,” ungkapnya.

Terlebih, saat ini biaya pembangunan di IKN 100% didanai oleh APBN yang memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan IKN.

REI melihat angka backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pembangunan) rumah di Kalimantan Timur saat ini masih cukup tinggi yakni sekitar 240 ribu unit. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mengatasinya. REI siap menjadi mitra utama pemerintah dalam mengatasi backlog di daerah tersebut, karena pengembang anggota REI banyak memiliki land bank di sekitar IKN.

“Ada demand yang besar terutama rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi siapa yang akan membangun? Ada wacana penerapan aturan hunian berimbang pengembang di Jabodetabek bisa direlokasi ke sekitar IKN. Ini bagus sekali dan anggota REI di Kalimantan Timur bisa menjadi mitra utama bagi pemerintah untuk merealisasikan ketentuan tersebut,” pungkasnya. (MRI)