Kejar Target 11.000 Unit, BTN Gencar Lakukan Akad Massal KPR BP2BT
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk memenuhi target 11.000 unit hingga akhir tahun 2021.
Bank BTN melakukan berbagai strategi salah satunya dengan menggelar akad KPR BP2BT massal yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pada Sabtu (20/11/2021) Bank BTN secara serentak melakukan akad kredit massal KPR BP2BT di Perumahan Dream Land II di Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan.
Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar menegaskan, gelaran Akad Kredit Massal KPR BP2BT merupakan bagian dari rangkaian HUT KPR ke-45 yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Dalam akad KPR BP2BT di Banyuasin tersebut, sebanyak 2.150 unit berhasil di KPR-kan.
“Sementara yang sudah direalisasikan sebelumnya lebih dari 4.000 unit, sehingga dengan akad massal pada hari ini Bank BTN sudah menuju hampir 7.000 unit. Kita akan lakukan akad massal sampai akhir November. Sehingga target 11.000 unit dapat tercapai sampai akhir tahun ini,” kata Hirwandi dalam keterangan persnya, Senin (22/11/2021).
Dijelaskan, gelaran akad kredit massal ini merupakan bentuk keseriusan Bank BTN dalam membantu pemerintah menggenjot program Pembangunan Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan dengan skema KPR BP2BT. Untuk itu, perseroan mendorong pengembang mempercepat akad atau realisasi KPR BP2BT.
“Setelah kuota KPR FLPP tahun habis, maka Bank BTN juga secara serius membantu pemerintah untuk mendorong pembiayaan melalui skema KPR BP2BT agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memiliki rumah di samping bisnis para pelaku pembangunan perumahan yang berdampak pada 174 industri ikutannya berjalan,” kata Hirwandi.
Harapan
Dia berharap ke depan tidak ada lagi pembeda bagi pengembang terhadap KPR FLPP dan KPR BP2BT. Sebab keduanya merupakan KPR Subsidi yang sangat bermanfaat dan memudahkan MBR dalam memiliki rumah.
“Apalagi kini ada dana talangan dari Bank BTN untuk uang muka bagi KPR BP2BT, sehingga pengembang tidak perlu khawatir cash flow nya terganggu,” jelasnya.
Menurut Hirwandi, dengan dana talangan dari Bank BTN maka pencairan subsidi uang muka hingga Rp40 juta bisa dilakukan di depan. Alhasil, pengembang tidak perlu menunggu pencairan pemerintah yang mungkin butuh waktu.
Kemudian dari sisi masyarakat konsumen atau debitur, ungkap dia, Bank BTN memberikan kemudahan angsuran sama dengan angsuran FLPP. Bank BTN juga memberikan pilihan fix suku bunga selama 5 tahun dan 10 tahun. Selain itu, angsuran KPR-nya jauh lebih rendah dari FLPP.
“Konsumen bisa mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, konsumen beli rumah senilai Rp150 juta tetapi mereka sebenarnya membeli hanya Rp110 juta karena Rp40 juta di subsidi. Yang kedua keuntungan angsurannya, karena hampir sama bahkan lebih rendah dari pada KPR FLPP,” ungkap Hirwandi.
Apresiasi BTN
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengaku sangat mengapresiasi kerja keras Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BTN yang hari ini bekerja keras menyalurkan produk KPR BP2BT, yang jika melihat sejarahnya di awal-awal agak seret penyalurannya, walaupun kami meyakini perubahan ini sangat baik,” ungkap dia.
Herry menuturkan, KPR BP2BT ini sangat baik, karena mengajak masyarakat untuk membiasakan menabung. Apalagi dari sisi bank produk ini tidak mendistorsi pasar. Kelebihan lainnya, Bank BTN bisa menyalurkan kreditnya dengan bunga pasar. Sedangkan ketidakmampuan MBR mendapat bantuan dari pemerintah dengan tunai sebesar hingga Rp40 juta. Masyarakat kemudian harus mencicil sisanya.
Pj Sekda Provinsi Sumatera Selatan Suman Asra Supriono mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas subsidi pemerintah kepada para MBR.
“Semoga kuota perumahan untuk Sumatera Selatan akan lebih banyak lagi ke depan,” kata dia.
Menurut Supriono, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait penyediaan perumahan di daerah tersebut. Sebab, masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni. (MRI)
