Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari semula sebanyak 200 ribu unit pada tahun 2022 menjadi 220 ribu unit di tahun depan. Penambahan kuota FLPP itu seiring bertambahnya anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun.

“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi Program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Jumlahnya sana yakni 220.000 unit sebesar Rp 0,89 triliun. Selanjutnya, adapula Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, dalam keterangan pers, Senin, 5 September 2022.

Untuk TA 2023, imbuh Herry, pemerintah akan menyalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.

Herry mengatakan, per 31 Agustus 2022 tercatat realisasi FLPP mencapai 132.288 unit atau setara 66,14 persen dari total target 200 ribu unit. Dari jumlah tersebut, realisasi penyerapan anggaran sebesar 63,91 persen atau setara Rp 14,6 triliun dari Rp 23 triliun.

Program BP2BT

Sedangkan realisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) mencapai 5.042 unit atau setara 69,23 persen dari target 7.283 unit. Adapun serapan anggaran BP2BT ini mencapai Rp 196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp 291,4 miliar.

“Bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP ketimbang dengan skema BP2BT,” kata Herry TZ.

Herry TZ juga menyampaikan realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 mencapai Rp 296,25 miliar dari total DIPA Rp 512,47 miliar atau setara 55,70 persen dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29 persen.

“Realisasi ini lebih tinggi daripada TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96 persen. Jumlahnya setara Rp 126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18 persen,” kata Herry TZ.

Kementerian PUPR berharap bantuan pembiayaan perumahan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan layak huni. Terlebih bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog). Berdasarkan data, pada tahun 2021 angka backlog mencapai 12,7 juta unit rumah dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000. (BRN)