Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Menteri AHY Pede IKN Sedot Investasi, Ini Syaratnya

Menteri AHY Pede IKN Sedot Investasi, Ini Syaratnya

  • calendar_month Kamis, 29 Feb 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta –  Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan keoptimisannya bahwa investor akan berdatangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, investor akan berdatangan ke IKN dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah.

“Kita berharap para investor juga punya keyakinan, kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan juga bisnis diharapkan berkembang,” katanya dalam dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 28 Februari 2024.

Lebih jauh dia mengatakan, dengan adanya kepastian hukum tersebut akan menarik investasi. Ditambah lagi akan mengembangkan ekonomi di sekitar IKN dan juga secara nasional.

“IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional. Ini yang menjadi optimisme kita semuanya, Indonesia harus terus memiliki daya tarik bagi para investor,” imbuh Menteri AHY.

Proses pembangunan IKN terus berjalan. Di samping fokus melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di wilayah IKN ini, pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Berkaitan dengan upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear.

Dalam mendukung pembangunan IKN, Kementerian ATR/BPN telah mengerjakan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi tugas utama, yakni di bidang pertanahan dan tata ruang. Pelaksanaan tersebut dijalankan dengan kerja sama serta koordinasi lintas sektor.

RDTR

Hingga saat ini, Menteri AHY mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan 10 paket pengadaan tanah. Sementara yang masih dalam tahap pengerjaan ada 11 paket pengadaan tanah yang terus diakselerasi penyelesaiannya.

“80% sudah tuntas (pengadaan tanahnya, red), masih tersisa 20% yang perlu dikawal dengan baik, sehingga harapannya 100 hari kerja Menteri ATR/Kepala BPN yang baru ini bisa kita tuntaskan. Mudah-mudahan itu semua bisa mendukung secara penuh pengembangan kawasan dan kita berharap bukan hanya KIPP tetapi juga lokasi pendukung strategis lainnya,” ucap Menteri AHY.

Tak hanya itu, dalam proses pembangunan IKN juga terdapat peran Badan Bank Tanah yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP maupun infrastruktur penunjang lainnya.

“Jadi inilah yang menjadi spirit kami datang pada hari ini. Tentu ini spesial buat saya karena ini pertama kali dan tentu dengan cepat saya melihat adanya semangat dari semua, ini luar biasa, mudah-mudahan sukses semuanya. Selamat kepada OIKN dan teman-teman yang bekerja selama ini,” tutup Menteri AHY. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • rumah subsidi

    Pengembang Masih Tunggu Kejelasan Harga Rumah Subsidi

    • calendar_month Jumat, 3 Mar 2023
    • 0Komentar

    MEDAN – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai terus ditundanya kenaikan harga rumah bersubsidi akan memengaruhi pasokan rumah kepada masyarakat pada tahun ini. Pengembang menunggu jawaban jelas dari pemerintah karena penundaan demi penundaan sudah sering terjadi. Terakhir, pemerintah menjanjikan harga baru rumah subsidi akan dilakukan pada Februari lalu. “Memang tadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP […]

  • Underpass Giantara Serpong City

    Underpass Giantara Serpong City Pacu Investasi Kawasan

    • calendar_month Rabu, 19 Feb 2025
    • 0Komentar

    SERPONG – Pengembangan kawasan Giantara Serpong City seluas 109 hektar semakin lengkap dengan resmi beroperasinya Underpass Giantara Serpong City yang telah dibangun selama enam bulan terakhir, pada Selasa (18/2). Peresmian underpass tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perkerataapian, Mohamad Risal Wasal, dan dihadiri pula oleh sejumlah pejabat kementerian, BUMN dan pimpinan perangkat daerah setempat. Dengan panjang 350 […]

  • Ilustrasi Pembiayaan IKN KPBU

    Skema KPBU Bisa Jadi Pilihan Pembiayaan IKN Baru

    • calendar_month Sabtu, 29 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp466 triliun. Pembiayaan sebesar itu tidak mungkin hanya bergantung pada APBN. Skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa jadi pilihan pembiayaan IKN Baru. “Mudah-mudahan bisa mengembangkan skema KPBU. Artinya juga sama-sama mengeluarkan modal. Jadi […]

  • Ini Kunci Lancarnya Arus Mudik Lebaran 2023

    Ini Kunci Lancarnya Arus Mudik Lebaran 2023

    • calendar_month Rabu, 19 Apr 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketersediaan prasarana, dukungan regulasi dan perilaku masyarakat untuk menaati peraturan menjadi faktor kunci yang memengaruhi kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2023. “Mudah-mudahan dengan dukungan prasarana infrastruktur yang lebih baik, perjalanan mudik tahun 2023 ini bisa terlaksana sesuai harapan. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni mudik aman, nyaman dan berkesan positif,” kata Menteri […]

  • Anggaran Rp10 T Kementerian PKP Direstui DPR, BSPS Dapat Porsi Besar

    Anggaran Rp10 T Kementerian PKP Direstui DPR, BSPS Dapat Porsi Besar

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi V DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026 sebesar Rp10,89 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81% dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Pagu anggaran 10,89 triliun ini kami utamakan sesuai dengan diskusi dengan pimpinan dan anggota adalah untuk BSPS. Jadi […]

  • pembatalan UU Tapera

    Pemerintah Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Insentif Fiskal Sektor Perumahan

    • calendar_month Jumat, 1 Des 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah menganggarkan Rp 3,7 triliun insentif fiskal di sektor perumahan untuk tahun 2023 dan 2024. Antara lain untuk program rumah komersial, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan rumah bagi masyarakat miskin. Terobosan fiskal tersebut bertujuan menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui intervensi pada sektor strategis yang mempunyai efek pengganda yang besar bagi perekonomian. “Pemerintah […]

Translate »
expand_less